IndeksSultra.com- Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Lapuko resmi memulai pengembangan infrastruktur pelabuhan melalui seremoni peletakan batu pertama pada Sabtu, 17 Mei 2025.
Acara ini berlangsung di halaman kantor KUPP Lapuko, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, dan turut dihadiri unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) serta masyarakat sekitar.
Kepala KUPP Lapuko, Nurbaya, menyampaikan bahwa pembangunan ini mencakup dua unit dermaga sebagai bagian dari peningkatan fasilitas pelayanan pelabuhan. Ia menyebutkan, langkah ini merupakan lanjutan dari perjuangan para pemangku kepentingan sebelumnya.
“Kami hanya meneruskan tongkat estafet dari para pihak yang telah berjuang mendorong pembangunan ini. Terutama ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI yang telah memberikan dukungan besar,” ujar Nurbaya.
Pihak KUPP Lapuko juga telah menjalin koordinasi dengan pengguna jasa pelabuhan guna memastikan kelancaran aktivitas selama masa konstruksi. Untuk sementara waktu, masyarakat dan pelaku usaha dapat memanfaatkan fasilitas pelabuhan Lakara maupun pelabuhan di wilayah KSOP Kendari.
Proyek pembangunan ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025, dengan estimasi anggaran mencapai Rp33 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mempercepat pembangunan strategis yang mendukung konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan sektor kelautan di Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Proyek ini mencakup peningkatan kapasitas dermaga, perbaikan struktur pelabuhan, serta pembangunan fasilitas penunjang lainnya. Tujuannya adalah menciptakan operasional pelabuhan yang efisien, aman, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” jelas Nurbaya.
Ia menambahkan, keberadaan Dermaga Lapuko diharapkan menjadi pusat distribusi logistik dan transportasi laut yang strategis, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah, khususnya bagi para nelayan dan pelaku usaha mikro di wilayah pesisir.
“Dengan dermaga yang memadai, arus distribusi hasil laut dan komoditas lokal akan lebih lancar. Ini tentu berdampak langsung pada pendapatan masyarakat,” tambahnya.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, yang turut hadir dalam kunjungan kerja di lokasi proyek, mengapresiasi langkah KUPP Lapuko dan pemerintah pusat dalam meningkatkan infrastruktur pelabuhan.
“Dermaga Lapuko merupakan infrastruktur penting di Sultra. Kami memastikan anggaran Rp33 miliar ini digunakan secara optimal, baik dari segi mutu maupun waktu penyelesaian. Ini harus menjadi solusi konkret bagi peningkatan ekonomi masyarakat pesisir,” ujar Ridwan.
Ia juga menegaskan komitmen Komisi V DPR RI untuk terus mengawal pembangunan agar sesuai dengan ketentuan dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Peningkatan konektivitas maritim harus dilakukan secara sinergis antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas,” pungkasnya.
Komentar