IndeksSultra.com, Kendari- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kendari yang dipimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Nismawati, turut serta dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang membahas strategi pengendalian inflasi serta percepatan pembangunan 3 juta rumah rakyat.
Rapat ini dilaksanakan secara daring dari Command Center Pemerintah Kota Kendari.
Rakornas tersebut merupakan agenda rutin dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Fokus pembahasan kali ini adalah stabilisasi harga pangan dan percepatan realisasi pembangunan rumah rakyat sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menggencarkan operasi pasar bersama Perum Bulog selama dua hari terakhir.
Tujuannya adalah menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menekan kenaikan harga bahan pokok.
“Kita perlu segera mengidentifikasi wilayah-wilayah prioritas guna mempercepat penurunan harga, sehingga inflasi tetap terkendali,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, melaporkan bahwa kondisi inflasi nasional hingga pekan kedua Juli 2025 masih dalam batas aman. Inflasi bulanan tercatat sebesar 0,19 persen, inflasi tahunan 1,87 persen, dan inflasi tahun kalender berada di angka 1,38 persen.
Meski demikian, Pudji mengimbau agar setiap daerah tetap mewaspadai potensi kenaikan harga, terutama pada komoditas pangan segar.
“Inflasi tertinggi berasal dari kelompok harga yang bergejolak, yakni sebesar 0,77 persen dengan kontribusi terhadap inflasi sebesar 0,13 persen. Komoditas seperti cabai rawit, beras, dan bawang merah masih menjadi faktor utama penyebab kenaikan harga,” jelasnya.
Data BPS menunjukkan bahwa 35 provinsi mengalami peningkatan Indeks Perkembangan Harga (IPH), dengan DKI Jakarta dan Sulawesi Utara mencatatkan kenaikan tertinggi. Hanya dua provinsi yang mencatatkan penurunan, sementara satu provinsi berada dalam posisi stabil.
Di samping itu, Rakornas juga membahas kemajuan pelaksanaan program strategis nasional berupa pembangunan 3 juta unit rumah rakyat yang ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2025. Program ini dinilai penting untuk memperkuat daya beli masyarakat dan ketahanan sosial-ekonomi secara nasional.
Dalam rapat yang diikuti oleh kepala daerah, kementerian terkait, dan perwakilan BPS, pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Kepala daerah diminta memaksimalkan pemanfaatan dashboard pemantauan harga serta memperkuat kinerja Satuan Tugas Pangan di masing-masing daerah.
Asisten II Setda Kota Kendari, Nismawati, menyatakan kesiapan Pemkot Kendari dalam mendukung langkah pemerintah pusat melalui kerja sama aktif dan aksi nyata di daerah.
“Pemkot Kendari berkomitmen mendukung upaya pengendalian inflasi dengan langkah konkret, seperti memantau harga pasar dan memperlancar distribusi bahan pangan,” ujarnya.
Dengan koordinasi yang kuat serta intervensi cepat, pemerintah optimistis target pengendalian inflasi dapat tercapai, pembangunan rumah rakyat berjalan sesuai rencana, dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Penulis: Iche
Komentar