IndeksSultra.com, Jakarta- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka bersama para bupati dan wali kota se Sultra melakukan audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, pada Kamis malam 17 Juli 2025 di Wisma Mandiri II, Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas upaya percepatan pembangunan perumahan guna menyukseskan program nasional penyediaan tiga juta unit rumah.
Gubernur Andi Sumangerukka mengungkapkan jika Sultra masih menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan perumahan, terutama di wilayah pesisir.
Pihaklnya menekankan bahwa masyarakat pesisir harus difasilitasi dengan hunian yang layak, bukan sekadar pembenahan fisik semata.
“Kita perlu menjamin masa depan masyarakat pesisir dengan menyediakan tempat tinggal yang layak dan manusiawi,” jelasnya.
Menteri Maruarar Sirait dalam tanggapannya mengakui bahwa Indonesia masih mengalami defisit perumahan (backlog) yang mencapai tiga juta unit.
Sebagai solusi, dirinya mendorong optimalisasi pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), terutama dari perusahaan tambang, yang dinilai potensial berkontribusi dalam pembangunan rumah tanpa harus bergantung pada anggaran pemerintah.
“Di Sulawesi Tenggara banyak perusahaan tambang yang dapat diberdayakan untuk mendukung pembangunan rumah melalui program CSR mereka,” jelas Menteri PKP.
Ia juga mencontohkan keberhasilan perusahaan seperti Berau Coal, Harum Energi, dan Astra dalam membangun ribuan rumah secara mandiri melalui dana CSR.
Selain itu, Kementerian PKP bersama Kementerian PUPR menginisiasi kolaborasi dengan sektor perbankan, seperti Bank Tabungan Negara (BTN) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA), untuk memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan bunga rendah sebesar 5 persen.
Heru Nugroho selaku perwakilan dari BP TAPERA turut memperkenalkan platform Sikumbang (https://sikumbang.tapera.go.id) sebagai inovasi digital yang mempercepat proses verifikasi rumah.
“Dalam sistem ini, pengembang dapat mengunggah data hunian, kemudian diverifikasi oleh pihak perbankan, dan calon pembeli cukup menyertakan foto serta KTP untuk melakukan pemilihan rumah secara daring,” bebernya
Pertemuan ini mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam mencari solusi konkret mengatasi permasalahan perumahan rakyat, khususnya di wilayah-wilayah yang masih tertinggal secara infrastruktur permukiman.
Redaksi
Komentar