DWP Kota Kendari Gelar Seminar Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

KENDARI28 Dilihat

IndeksSultra.com, Kendari-  Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Kendari bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) bekerjasama a mewujudkan kesetaraan gender sekaligus memperkuat perlindungan terhadap perempuan.

Hal tersebut dibuktikan dengan menyelenggarakan seminar bertema “Hapus Kekerasan, Bangun Kesetaraan untuk Mewujudkan Kota Kendari Semakin Maju”. Acara berlangsung di Hotel Plaza Inn, Selasa 26 Agustus 2025.

Ketua DWP Kota Kendari, Hj. Hasria menekankan pentingnya pemahaman mengenai berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Menurutnya, kekerasan tidak hanya berupa fisik, tetapi juga mencakup kekerasan emosional, psikologis, hingga ekonomi. Ia mencontohkan bahwa kekerasan ekonomi dapat terjadi ketika perempuan tidak diberi akses atau kendali atas keuangan keluarga.

BACA JUGA  Siska Karina Imran Temui Menteri PUPR, Dorong Percepatan Infrastruktur Kendari

“Kalau suami tidak memberi nafkah, itu juga termasuk bentuk kekerasan. Begitu pula perilaku dominasi berlebihan, baik di rumah tangga maupun lingkungan kerja. Semua itu merugikan hak-hak perempuan,” jelasnya.

Berdasarkan data nasional, satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan, sementara sekitar 50 persen anak-anak di Indonesia juga pernah mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk.

Fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan bukan fenomena jauh, melainkan kerap terjadi di lingkungan terdekat, bahkan dalam rumah tangga.

Hj. Hasria juga mengingatkan peran strategis istri pejabat dan anggota DWP sebagai agen perubahan di masyarakat. Ia menekankan perlunya kesadaran bersama bahwa dominasi laki-laki dalam kehidupan sosial sering menjadi akar terjadinya kekerasan berbasis gender.

BACA JUGA  Wali Kota Kendari Salurkan Bantuan Beras Cadangan Pemerintah untuk 2.295 Keluarga Penerima Manfaat

“Sering kali kita tidak sadar bahwa dibentak itu termasuk kekerasan. Namun, karena pelakunya suami, kita memaafkan. Pola pikir seperti ini yang harus diubah,” tegasnya.

Selain itu, ia menyinggung pentingnya menjaga etika dalam bermedia sosial, terutama bagi pejabat publik. Ia mencontohkan kasus viral seorang rektor universitas yang terjerat persoalan akibat konten digital sebagai pelajaran agar bijak dalam menggunakan media daring.

Redaksi

Komentar