IndeksSultra.com, Ambon- Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) Triwulan III Tahun 2025.
Kegiatan bertema “Akselerasi Pembiayaan Inklusif untuk Memperkuat Ekonomi Sulampua” ini berlangsung di Ballroom Santika Hotel, Ambon, Maluku, Kamis 21 Agustus 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Asrun Lio menegaskan bahwa Rakorwil memiliki arti penting untuk memperkuat fungsi advisory baik kepada pemerintah pusat maupun daerah.
Pemprov Sultra pun memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Selatan yang menginisiasi kegiatan diseminasi kebijakan wilayah guna mendukung pembiayaan inklusif dan berkualitas.
Ia menyampaikan, berdasarkan laporan Koordinator Wilayah Sulampua, yakni Kepala Perwakilan BI Sulawesi Selatan, kawasan Sulampua secara konsisten menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada rilis data ekonomi triwulan II tahun 2025, tercatat lima provinsi di Sulampua, termasuk Sultra, menunjukkan pertumbuhan di atas rata-rata nasional 5,12 persen. Khusus Sultra, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,89 persen.
“Ekonomi Sulampua tumbuh 5,12 persen secara tahunan, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ini didukung sektor pertambangan, perdagangan, konstruksi, dan informasi-komunikasi, sementara dari sisi pengeluaran ditopang oleh PMTB, net ekspor, serta konsumsi rumah tangga,” jelasnya.
Meski demikian, kata Asrun Lio, tantangan inflasi masih perlu diwaspadai. Berdasarkan data BPS per 1 Agustus 2025, seluruh provinsi termasuk Sultra mengalami inflasi.
Juli lalu, lima provinsi dengan inflasi tertinggi berasal dari kawasan Sulampua, dengan Papua Selatan sebagai yang tertinggi. Adapun Papua Barat mencatat inflasi terendah secara nasional.
Komoditas penyumbang inflasi terbesar di antaranya emas perhiasan, cabai rawit, beras, tomat, dan ikan layang. Namun, proyeksi BI menunjukkan inflasi Sulampua pada 2025 masih terkendali di kisaran 2,5±1 persen.
Sebagai tindak lanjut Rakorwil, Pemprov Sultra bersama pemerintah daerah se-Sulampua sepakat mendorong penyaluran kredit produktif dan inovasi pembiayaan agar lebih optimal menyasar sektor-sektor strategis. Selain itu, terdapat sejumlah rekomendasi pengendalian inflasi, antara lain:
-
Penyaluran beras SPHP secara masif melalui berbagai kanal distribusi dengan mekanisme verifikasi yang cepat.
-
Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) fokus pada komoditas beras, cabai rawit, bawang merah, dan tomat bekerja sama dengan petani lokal.
-
Perluasan Gerakan Tanam Barito (bawang merah, rica, tomat) di lahan pekarangan dan lahan kosong dengan melibatkan PKK.
-
Optimalisasi cold storage melalui peran BUMD sebagai penyedia fasilitas dengan kapasitas sesuai kebutuhan.
-
Pemanfaatan teknologi plasma ozon (D’Ozone) untuk memperpanjang masa simpan produk hortikultura.
Rakorwil ini dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku dan dihadiri para gubernur atau perwakilan se-Sulampua, Kepala Perwakilan BI wilayah Sulampua, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Redaksi
Komentar