IndeksSultra.com, Kendari- Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kendari bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi keselamatan pelayaran sekaligus membagikan jaket pelampung kepada kapal-kapal tradisional di Pelabuhan Feri Kendari-Wawonii, Sabtu 2 Agustus 2025.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ridwan Bae, serta Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran.
Ridwan Bae menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan selama berlayar. Pembagian jaket pelampung menurutnya merupakan langkah antisipatif, meskipun ia berharap jaket tersebut tidak sampai digunakan dalam keadaan darurat.
“Harapan kita, jaket ini tidak perlu dipakai. Artinya, tidak terjadi kecelakaan. Namun, ini penting demi menjamin kenyamanan dan keselamatan pelayaran,” ujar Ridwan.
Ia menekankan agar KSOP memperketat pengawasan terhadap kelaikan kapal serta jumlah muatan. Para nakhoda diminta untuk selalu memeriksa kondisi kapal secara menyeluruh sebelum berangkat.
“Jika kapal tidak layak jalan, lebih baik pelayaran dibatalkan. Jangan abaikan potensi bahaya akibat kelebihan penumpang atau kerusakan kapal. Koordinasi dengan BMKG sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi cuaca ekstrem,” tegasnya.
Senada dengan itu, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran mengimbau seluruh awak kapal, nelayan, dan penumpang agar mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayaran.
“Imbauan ini terus kami sampaikan demi keselamatan semua pihak di laut,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala KSOP Kendari, Capt. Rahman, menyampaikan bahwa sebanyak 300 jaket pelampung telah dibagikan secara simbolis kepada lima perwakilan kapal tradisional.
“Penggunaan jaket pelampung harus menjadi bagian dari prosedur standar dalam pelayaran, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Kepala BPTD Kelas II Sultra, Husni Mubarak, berharap kegiatan ini dapat membentuk budaya keselamatan yang kuat dalam dunia transportasi laut, khususnya bagi kapal rakyat.
“Keselamatan harus dipahami bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai tanggung jawab moral dan sosial kita bersama,” pungkasnya.
Redaksi
Komentar