IndeksSultra.com, Kendari- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka menegaskan bahwa program transmigrasi telah berkontribusi signifikan dalam menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam di berbagai wilayah.
Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi, Advokasi, dan Penguatan Kapasitas Stakeholder Perencanaan Kawasan Transmigrasi yang berlangsung di Hotel Claro Kendari, Senin 4 Agustus 2025).
“Sejak tahun 1968 hingga 2024, Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerima sebanyak 69.747 kepala keluarga atau sekitar 275.786 jiwa transmigran,” ungkap Gubernur.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat 11 kawasan transmigrasi yang tersebar di 10 kabupaten di Sultra. Tiga di antaranya telah ditetapkan sebagai kawasan prioritas nasional, yakni Kawasan Mutiara di Kabupaten Muna, Kawasan Asinua–Routa di Kabupaten Konawe, serta Kawasan Anawua–Toari di Kabupaten Kolaka.
Gubernur Andi Sumangerukka juga menekankan bahwa transmigrasi bukan sekadar perpindahan penduduk, melainkan instrumen strategis untuk pemerataan pembangunan, peningkatan taraf hidup masyarakat, dan penguatan ketahanan nasional.
“Transmigrasi adalah bagian dari strategi pembangunan nasional yang menyeluruh. Oleh karena itu, kolaborasi antarpemangku kepentingan harus diperkuat untuk mendorong transformasi transmigrasi,” jelasnya.
Ia turut menyampaikan lima agenda utama dalam transformasi transmigrasi, yakni Transmigrasi Tuntas, Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Patriot, Transmigrasi Karya Nusantara, dan Transmigrasi Gotong Royong.
Melalui kegiatan ini, Gubernur berharap terjadi peningkatan pemahaman terhadap kebijakan dan regulasi terkini seputar transmigrasi, perencanaan yang lebih terintegrasi di tingkat daerah, serta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
“Semoga forum ini menjadi tonggak penguatan komitmen bersama untuk mewujudkan kawasan transmigrasi yang mandiri, aman, maju, sejahtera, dan religius,” tutupnya.
Acara tersebut juga dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, dan difokuskan pada percepatan proses inventarisasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi di wilayah Sulawesi.
Redaksi
Komentar