IndeksSultra.com, Jakarta- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat perhatian dalam Rapat Koordinasi Percepatan Hilirisasi Komoditas Perkebunan yang berlangsung pada Senin 22 September 2025.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta perwakilan pemerintah daerah dari berbagai provinsi.
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka menandatangani berita acara kesepakatan percepatan hilirisasi bersama Mendagri Tito Karnavian dan Mentan Andi Amran Sulaiman.
Penandatanganan ini menjadi momentum penting bagi Sultra dalam mempercepat hilirisasi komoditas unggulan sekaligus memperkuat visi pembangunan daerah, yakni “Sulawesi Tenggara Maju Menuju Masyarakat Aman, Sejahtera, dan Religius.”
“Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar di sektor perkebunan. Namun, jika hanya menjual hasil mentah, kesejahteraan petani sulit meningkat. Hilirisasi adalah jalan agar nilai tambah produk dapat dinikmati langsung oleh masyarakat,” ujar Gubernur Andi Sumangerukka.
Dikatakan, Sultra menjadi pusat perhatian lantaran memiliki berbagai komoditas perkebunan strategis seperti kakao, jambu mete, pala, kelapa, lada, hingga tebu.
Pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat telah merancang pembangunan sejumlah pabrik pengolahan. Di antaranya pabrik kakao di Kolaka Utara dan Bombana, pabrik jambu mete di Bombana, serta pabrik tebu di Konawe Selatan.
Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra, Dr. LM Rusdin Jaya, menjelaskan bahwa hilirisasi akan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian lokal.
“Selama ini sebagian besar hasil perkebunan dijual dalam bentuk bahan mentah. Dengan hadirnya pabrik pengolahan di daerah, petani bukan hanya menjual hasil kebun, melainkan juga memperoleh keuntungan dari produk turunan. Selain itu, lapangan kerja baru akan terbuka lebar,” terangnya.
Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen mendukung penuh upaya Sultra dalam hilirisasi.
“Kami ingin Sulawesi Tenggara menjadi contoh keberhasilan hilirisasi di kawasan timur Indonesia. Pemerintah pusat siap mendukung dari sisi pendanaan, teknologi, maupun pendampingan teknis,” ucapnya.
Rapat tersebut juga membahas sejumlah tantangan yang harus segera ditangani, mulai dari penyediaan lahan clean and clear, benih unggul, hingga kesiapan petani dalam menerapkan teknologi baru. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah sepakat memperkuat pendampingan, meningkatkan distribusi benih, serta membangun infrastruktur penunjang agar proses hilirisasi berjalan maksimal.
Pertemuan ini menandai lahirnya komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan Sultra sebagai pusat hilirisasi perkebunan nasional.
Langkah tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, tetapi juga sebagai strategi mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku usaha, diharapkan Sultra dapat tampil sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi berbasis perkebunan di Indonesia.
Komentar