IndeksSultra.com, Kendari- Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Mustakim memberikan klarifikasi terkait polemik yang melibatkan sejumlah mahasiswa asal Sultra di Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sultra di Jakarta, yang belakangan menjadi perhatian publik.
Menurut Mustakim, pertemuan dengan mahasiswa sudah berlangsung beberapa kali secara tertib sebelum terjadi insiden penyegelan kantor penghubung Sultra, Jakarta.
“Adik-adik mahasiswa sudah datang sebanyak empat kali. Kami sudah kumpulkan dan berdiskusi tentang aspirasi yang ingin mereka sampaikan. Sebagai badan penghubung yang berperan sebagai fasilitator, kami berjanji untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra,” jelasnya, Kamis 9 Oktober 2025.
Setelahnya, ada kunjungan berikutnya mahasiswa kembali datang dengan permintaan agar aspirasi mereka disampaikan dalam waktu yang sangat singkat.
“Saya sampaikan bahwa aspirasi itu pasti akan kami teruskan, namun saya tidak bisa memastikan kapan waktunya karena saat itu saya berada di Jakarta sementara Bapak Gubernur berada di Kendari. Saya hanya meminta waktu 10 hari untuk menyampaikannya,” ujarnya.
Setelah delapan hari, mahasiswa kembali datang dengan tertib meski meninggalkan tulisan penyegelan di pintu kantor. Namun, dua hari kemudian, situasi berubah.
“Pada hari ke-10, mereka datang lagi sekitar pukul 17.00 dan bertahan hingga tengah malam. Keesokan subuh, saya harus berangkat ke Kendari. Saat itu kantor dalam keadaan tertib. Namun setelah tiba di Kendari, saya mendapat laporan bahwa kantor penghubung telah digembok,” ungkapnya.
Mustakim menambahkan, selain digembok, beberapa aset kantor mengalami kerusakan, dan barang-barang pribadi staf berserakan.
“Selain pintu digembok, ada aset yang dirusak, pakaian staf berserakan, dan makanan pribadi di kulkas dihabiskan. Untuk menjaga situasi agar tidak terjadi gesekan antara staf dan mahasiswa, kami meminta bantuan pihak kepolisian untuk melakukan mediasi agar kantor bisa dibuka kembali,” tuturnya.
Tuntutan yang diminta mahasiswa meliputi pembangunan asrama mahasiswa Sultra di Jakarta serta pembayaran rumah kontrakan dengan total anggaran sebesar Rp750 juta.
“Perlu saya luruskan, ini bukan janji dari Gubernur, melainkan bentuk aspirasi yang akan kami sampaikan ke Bapak Gubernur. Pak Gubernur tidak pernah menjanjikan pembangunan asrama maupun pembayaran rumah kontrakan,” tegasnya.
Selain itu, dirinya menjelaskan bahwa kehadiran pihak kepolisian di Kantor Penghubung merupakan inisiatif dirinya untuk mencegah konflik antara mahasiswa dan staf.
“Kehadiran aparat di lokasi murni perintah saya kepada staf agar tidak terjadi benturan. Kami sudah melakukan pendataan dan pengecekan terhadap mahasiswa yang menempati lokasi tersebut. Mereka berasal dari beberapa kampus di Jakarta,” jelasnya.***
Redaksi
Komentar