IndeksSultra.com, Kendari- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dibawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Hugua, terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun infrastruktur yang mampu mendorong konektivitas dan pemerataan ekonomi daerah.
Salah satu program prioritas yang menjadi fokus utama di tahun 2025 adalah “Jalan Mulus Antarwilayah”, sebuah program yang dirancang mendukung dan memperkuat jalur ekonomi strategis antar kabupaten dan kota.
Melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDA-BM), Pemerintah Provinsi Sultra menargetkan peningkatan kondisi jalan provinsi hingga mencapai 98 persen dalam keadaan mantap pada tahun 2030.
Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Sultra, Pahri Yamsul menjelaskan bahwa dari total 1.076 kilometer jalan provinsi, saat ini sekitar 760 kilometer telah berada dalam kondisi baik, sementara 360 kilometer sisanya masih perlu penanganan.
“Dari sepuluh ruas jalan yang menjadi prioritas tahun 2025, delapan ruas sudah rampung, sementara dua ruas lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Kami optimis sebelum akhir tahun seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal,” ujar Pahri saat ditemui di Kendari, Kamis 6 November 2025.
Capaian Program Prioritas 2025
Dikatakan, ruas jalan yang menjadi fokus pembangunan tersebar di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Konawe Selatan, Kolaka Timur, Buton Utara, dan Kota Kendari.
Dua ruas jalan yang masih dalam proses penyelesaian adalah ruas Simpang 3 Buburonta (Buton Utara) dan Poli-Polia– Batas Konsel yang saat ini progres fisiknya telah mencapai lebih dari 70 persen.
“Ruas Buburonta–Poli-Polia ini panjangnya sekitar 11 kilometer, dan saat ini sudah mencapai 85 persen pekerjaan. Kami menargetkan selesai pada akhir November. Begitu juga dengan ruas di Buton Utara, progresnya sudah sekitar 65–70 persen,” jelasnya.
Sementara itu, sejumlah ruas lain yang telah tuntas antara lain Brigjen Katamso, Made Sabara, ruas Motaha-Alangga, ruas Lamba-Lereke, serta ruas Kendari–Penggaluku. Pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan asas fungsional jalan.
“Kami menyelesaikan bagian-bagian penting terlebih dahulu agar akses masyarakat tidak terputus dan bisa langsung dimanfaatkan,” tambahnya.
Keterbatasan Fiskal Tak Jadi Hambatan
Dikatakan, program perbaikan jalan yang dilaksanakan saat ini tetap berpedoman pada prinsiop efisiensi, namun keterbatasan fiskal Sultra tidak menjadi hambatan untuk kepentingan masyarakat.
“Sesuai arahan Bapak Gubernur, kami harus memastikan setiap proyek jalan provinsi berfungsi optimal meskipun dikerjakan bertahap,” ujarnya.
Selain memanfaatkan dana APBD, Dinas SDA dan Bina Marga juga menjajaki sumber pendanaan alternatif seperti APBN dan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah pembangunan. Salah satunya melalui Program Inpres Jalan Daerah (IJD) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Beberapa ruas besar yang memerlukan biaya tinggi, seperti ruas Polehutolala di Kolaka Utara sepanjang 49 kilometer, sudah kami usulkan melalui program Inpres Jalan Daerah. Bahkan, Bapak Gubernur sudah bertemu langsung dengan Menteri PUPR untuk mengupayakan dukungan tersebut,” tutur Pahri.
Selain itu, beberapa perusahaan tambang juga mulai berpartisipasi melalui program CSR, seperti di wilayah Pomalaa, yang pengerjaannya dibantu oleh pihak swasta.
“Kami terbuka untuk kolaborasi. Prinsipnya, pembangunan jalan ini adalah untuk kepentingan masyarakat luas, jadi partisipasi semua pihak sangat kami apresiasi,” tambahnya.
Target 2030: 98 Persen Jalan Mantap
Menjadi bagian dari visi besar Gubernur Sultra menuju pemerataan pembangunan wilayah, Dinas SDA dan Bina Marga menargetkan setiap tahun dapat memperbaiki sekitar 75 kilometer jalan rusak, sehingga pada tahun 2030 kondisi jalan provinsi telah mencapai 95 hingga 98 persen dalam kondisi mantap.
“Kalau tahun ini kita bisa tangani sekitar 35 kilometer, maka tahun depan target kami meningkat jadi sekitar 75 kilometer. Jika ini konsisten, maka pada tahun 2030 nanti, Sulawesi Tenggara akan memiliki jaringan jalan provinsi yang nyaris sempurna,” tegas Pahri.(Adv)
Redaksi
Komentar