IndeksSultra.com, Kendari- Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menegaskan pentingnya penguatan pengawasan dan penataan tata kelola pemerintahan dalam membuka jalan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Pembahasan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.
Gubernur Sultra menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus memberi perhatian serius terhadap delapan agenda nasional, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, pembangunan berkelanjutan (MBG), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, Koperasi Merah Putih, penguatan pertahanan, serta percepatan investasi dan perdagangan.
“Delapan agenda ini sudah masuk sebagai Program Strategis Nasional (PSN). Karena itu saya meminta para bupati dan wakil bupati untuk benar-benar mewaspadai dan menindaklanjuti setiap program tersebut. Jika kita mengabaikan PSN, ada konsekuensinya. Kemendagri sudah mengingatkan,” tegasnya.
Pihaknya menekankan bahwa PSN menjadi acuan pembangunan daerah agar sasaran dan target selaras dengan tujuan nasional.
“Harapan besar itu, harus menjadi referensi dalam membangun dan menyejahterakan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik,” jelasnya.
Gubernur Andi Sumangerukka juga menggarisbawahi bahwa Inspektorat Daerah bukan sekadar lembaga pengawas internal, tetapi “hati nurani pemerintah daerah” untuk memastikan keputusan diambil secara tepat, program berjalan bersih, dan satu rupiah anggaran benar-benar tepat sasaran.
“Jangan sampai dana yang peruntukannya sudah jelas justru digunakan tidak sesuai. Karena itu saya minta Inspektorat memperkuat pendampingan,” ujarnya.
Menurutnya, peran Inspektorat harus hadir sejak tahap perencanaan, bukan hanya ketika masalah sudah muncul. Ia mencontohkan, setiap ada paparan tim anggaran, Inspektorat selalu ia hadirkan.
“Kalau perencanaannya salah, maka pelaksanaannya pasti salah. Karena itu Inspektorat harus menjadi pembina, mitra OPD, penjaga integritas, dan sumber keteladanan etika profesional,” katanya.
Dikatakan bahwa Sultra berada pada momentum perubahan besar. Pemerataan pendidikan dan kesehatan terus diperkuat, sementara aktivitas perdagangan antardaerah menunjukkan hasil menggembirakan.
“Ketika kita menyelenggarakan Misi Dagang dan Kerja Sama dengan Jawa Timur, hanya dalam sehari nilai transaksinya luar biasa. Bahkan dalam tiga hari, total transaksi mencapai kurang lebih Rp879 miliar. Ini potensi yang harus terus dikembangkan,” jelasnya.
Namun di balik peluang tersebut, Gubernur mengingatkan bahwa kemampuan fiskal daerah sedang menurun. Ia menyebut adanya pemotongan anggaran lebih dari Rp800 miliar, sehingga APBD turun menjadi sekitar Rp4 triliun.
“Kalau kondisi seperti ini tidak dibarengi tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan adaptif, maka pembangunan bisa terhambat. Kita harus mengandalkan kemandirian, inovasi, dan kreativitas,” tegasnya.
Dirinya mengimbau seluruh peserta Rakorda untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan monitoring, manajemen risiko, serta pengawasan program prioritas.
“Mari kita wujudkan pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan hanya terlihat bekerja. Kukuhkan komitmen pengawasan, karena ini bukan sekadar tanggung jawab administrasi, tetapi tanggung jawab moral,” pungkasnya.
Redaksi
Komentar