IndeksSultra.com, Jakarta- Pemerintah Kota Kendari terus memantapkan langkah menuju tata kelola pemerintahan berbasis teknologi dengan mengikuti program Pembinaan Pemerintah Digital yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu 5 November 2025.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Kota Kendari dalam menyiapkan diri menghadapi era Pemerintah Digital 2026, yang menjadi arah kebijakan nasional di bawah koordinasi Kementerian PANRB.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kendari, Sahuriyanto, bersama Kepala Bidang e-Government, Herry, serta sejumlah staf, hadir mewakili pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut. Mereka bergabung bersama peserta dari berbagai daerah yang berkomitmen memperkuat transformasi digital di tingkat pemerintahan lokal.
“Transformasi digital bukan sekadar penerapan aplikasi atau sistem elektronik, tetapi perubahan menyeluruh dalam cara pemerintah bekerja, berinteraksi, dan melayani masyarakat,” ujar Sahuriyanto usai kegiatan.
Menurutnya, Pemerintah Kota Kendari menempatkan digitalisasi sebagai prioritas strategis, terutama untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan keterbukaan informasi publik.
Langkah ini juga selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, yang menempatkan digitalisasi pemerintahan sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional di era ekonomi digital.
Program pembinaan tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang kini berevolusi menjadi Pemerintah Digital (Pemdi). Pendekatan baru ini tidak hanya berfokus pada digitalisasi layanan, tetapi juga pada integrasi lintas sektor dan berbagi data antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Perwakilan Kementerian PANRB dalam kesempatan itu menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak dapat berdiri sendiri. Kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor kunci untuk mewujudkan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.
“Teknologi hanyalah alat. Yang paling menentukan adalah kesiapan sumber daya manusia dan tata kelola yang mampu beradaptasi dengan perubahan,” ujar salah satu narasumber dari Kementerian PANRB.
Pemkot Kendari disebut telah mengambil sejumlah langkah nyata menuju penerapan konsep Smart Governance atau pemerintahan cerdas. Melalui Dinas Kominfo, pemerintah daerah tengah memperkuat infrastruktur data center, mengintegrasikan sistem layanan publik berbasis digital, dan meningkatkan literasi digital aparatur.
Selain itu, Pemkot Kendari juga berupaya menyiapkan peta jalan (roadmap) transformasi digital daerah yang berfokus pada tiga pilar utama:
-
Digitalisasi Layanan Publik, untuk mempercepat akses dan kemudahan masyarakat dalam mengurus administrasi pemerintahan.
-
Integrasi Data dan Informasi, guna memperkuat kolaborasi lintas sektor serta meningkatkan akurasi pengambilan keputusan berbasis data.
-
Peningkatan SDM Digital, agar aparatur pemerintah mampu beradaptasi dengan sistem kerja berbasis teknologi.
“Kita ingin seluruh layanan pemerintahan di Kendari dapat diakses secara cepat, transparan, dan terintegrasi. Tujuannya bukan hanya efisiensi, tapi juga membangun kepercayaan publik,” jelas Sahuriyanto.
Transformasi menuju pemerintahan digital bukan sekadar program teknologi, melainkan perubahan paradigma birokrasi. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi penting agar kebijakan digitalisasi dapat berjalan seragam dan terukur.
Melalui kegiatan pembinaan di Jakarta ini, Pemkot Kendari diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas instansi dan menyesuaikan arah kebijakan digital daerah dengan strategi nasional.
“Kita ingin memastikan bahwa Kendari tidak tertinggal dalam gelombang digitalisasi nasional. Dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan pelayanan publik yang lebih adaptif,” tambah Kepala Bidang e-Government, Herry.
Dengan mengikuti pembinaan Pemerintah Digital ini, Pemkot Kendari menegaskan komitmennya untuk menjadi salah satu daerah pelopor dalam transformasi digital di kawasan timur Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat mendorong lahirnya pemerintahan yang modern, terbuka, dan berpihak pada kemudahan pelayanan masyarakat.***
Redaksi
Komentar