IndeksSultra.com, Kendari– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus memperkuat sistem deteksi dini dan sinergi antarlembaga dalam mencegah potensi konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
Langkah ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral se-Sulawesi Tenggara Tahun 2025, yang dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., di Hotel Zahra Syariah Kendari, Kamis 6 November 2025.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sultra ini mengusung tema “Sinergitas dan Kewaspadaan Dini dalam Upaya Pencegahan Konflik Sosial”, dengan menghadirkan unsur Forkopimda, pimpinan TNI-Polri, instansi vertikal, kepala Kesbangpol kabupaten/kota, serta berbagai elemen pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Sekda Asrun Lio menekankan bahwa penguatan sistem kewaspadaan dini merupakan kunci utama menjaga ketenteraman masyarakat. Menurutnya, banyak konflik sosial berawal dari isu kecil yang tidak diantisipasi secara cepat dan terkoordinasi.
“Konflik sosial sering timbul dari kesalahpahaman atau ketimpangan sosial yang dibiarkan tanpa penyelesaian. Bila tidak ada sistem deteksi dini yang kuat, hal ini bisa berkembang menjadi kerusuhan yang menghambat pembangunan daerah,” ujar Asrun Lio.
Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas sosial. Diperlukan koordinasi lintas sektor antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan media untuk memastikan setiap potensi konflik dapat ditangani sejak dini melalui pendekatan kolaboratif.
Asrun Lio menjelaskan, Pemprov Sultra kini tengah memperkuat mekanisme deteksi dini berbasis data dan teknologi informasi. Sistem ini diharapkan mampu memetakan kerawanan sosial di setiap daerah, sekaligus menjadi acuan bagi aparat dan instansi terkait untuk mengambil langkah cepat sebelum konflik berkembang.
Selain sistem informasi, Pemprov Sultra juga memperkuat peran forum-forum komunikasi masyarakat seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Forum-forum tersebut berfungsi sebagai garda terdepan dalam menyerap aspirasi masyarakat, memediasi perbedaan, serta menjaga harmoni sosial.
“Forum komunikasi ini bukan hanya wadah diskusi, tetapi instrumen aktif dalam membangun kepercayaan dan solidaritas antarwarga. Dengan sinergi ini, kita bisa menekan potensi konflik di tingkat akar rumput,” jelasnya.
Empat Pilar Sinergi Lintas Sektor
Lebih jauh, Sekda Sultra menguraikan empat dimensi utama yang menjadi pilar penguatan sinergitas lintas sektor, yakni:
-
Sinergi Perencanaan dan Kebijakan, agar arah kebijakan seluruh instansi sejalan dalam menjaga stabilitas sosial.
-
Sinergi Pelaksanaan di Lapangan, dengan mempercepat koordinasi dan penanganan gejala kerawanan sosial.
-
Sinergi Komunikasi Publik, untuk memperkuat ketahanan informasi dan mencegah penyebaran hoaks yang berpotensi memicu konflik.
-
Sinergi Pembinaan Sosial dan Ekonomi, guna mengatasi kesenjangan sosial dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, upaya pencegahan konflik sosial tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga harus proaktif dengan memperkuat sistem sosial yang inklusif dan adil.
“Stabilitas sosial adalah pondasi investasi dan pembangunan. Kalau daerah aman dan masyarakatnya solid, maka kepercayaan investor akan meningkat,” tutur Asrun.
Asrun Lio juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak terlena dengan kondisi keamanan yang relatif stabil di Sultra. Menurutnya, daerah dengan potensi ekonomi tinggi seperti Sultra — yang kaya sumber daya alam dan pertambangan — kerap menghadapi dinamika sosial akibat perbedaan kepentingan ekonomi maupun politik.
Karena itu, langkah preventif dan kolaboratif harus menjadi prioritas bersama.
“Kita tidak boleh menunggu konflik muncul baru bertindak. Kewaspadaan dini adalah bentuk kesiapan daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Sekda Sultra berharap hasil Rakor tidak berhenti pada rekomendasi tertulis, tetapi menjadi aksi nyata yang diterapkan di seluruh kabupaten dan kota.
“Mari jadikan Rakor ini sebagai momentum memperkuat jejaring, memperbarui strategi, dan memastikan keamanan sosial di Sultra tetap kondusif,” pungkasnya.***
Redaksi
Komentar