IndeksSultra.com, Kendari- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang profesional dan berorientasi kinerja melalui penerapan sistem meritokrasi dalam seleksi dan pengisian jabatan organisasi perangkat daerah (OPD).
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sultra saat rapat Koordinasi Konsolidasi Program Prioritas UPT Kemendikdasmen Sultra, Jumat 9 Januari 2026 malam.
Menurut Gubernur, kesejahteraan masyarakat Sultra tidak akan tercapai tanpa jaminan keamanan. Rasa aman menjadi fondasi utama bagi pengelolaan potensi SDM dan sumber daya alam (SDA) secara optimal dan berkelanjutan.
“Kita tidak mungkin mencapai kesejahteraan dan mengelola SDM maupun SDA secara maksimal jika tidak ada rasa aman. Keamanan adalah prasyarat menuju masyarakat Sultra yang sejahtera dan religius,” tegasnya.
Untuk membawa Sultra menjadi daerah yang maju di masa depan, Gubernur menekankan bahwa penguatan kualitas SDM harus menjadi pilar utama pembangunan. Karena itu, Pemprov Sultra akan menerapkan sistem meritokrasi secara konsisten, terutama dalam pengisian jabatan strategis di lingkungan OPD.
Dalam waktu dekat, seluruh OPD akan diseleksi berdasarkan kompetensi, integritas, dan rekam jejak prestasi. Gubernur memastikan bahwa penilaian tidak didasarkan pada kedekatan politik maupun latar belakang dukungan saat pemilihan kepala daerah.
“Siapa pun yang berprestasi akan kita hargai. Sistem yang kita gunakan adalah meritokrasi. Tidak masalah apakah yang terpilih bukan tim kami saat maju atau tidak membersamai kami sebelumnya. Ini adalah pilihan terbaik demi kemajuan Sultra,” ujarnya.
Andi Sumangerukka juga menyoroti tingginya ketergantungan Sultra terhadap sektor sumber daya alam (SDA). Sehingga dirinya mengingatkan bahwa potensi SDA yang selama ini menjadi andalan diperkirakan hanya akan bertahan 10 hingga 15 tahun ke depan.
Saat ini, kontribusi SDA terhadap perekonomian daerah mencapai Rp118 triliun. Namun pada tahun 2026, dana transfer yang diterima Pemprov Sultra diperkirakan hanya sekitar Rp207 miliar. Kondisi tersebut menjadi alarm penting bagi pemerintah daerah untuk segera menyiapkan strategi pembangunan jangka panjang.
“Kalau kita tidak mulai memikirkan dan mempersiapkan dari sekarang, kita tidak akan tahu seperti apa masa depan Sultra,” pungkasnya.***
Redaksi
Komentar