IndeksSultra.com, Kendari- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mendorong pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemerintahan setiap tahun sebagai langkah awal memperkuat pencegahan korupsi.
Direktur Bidang Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto, menegaskan bahwa evaluasi tahunan penting dilakukan untuk melihat secara jelas sektor-sektor yang masih bermasalah dalam tata kelola pemerintahan.
“Yang harus dilakukan adalah evaluasi pelaksanaan pemerintahan dalam setahun. Dari setahun kan sudah terlihat terlihat mana yang masih bermasalah dan mana yang perlu dibenahi. Itu bisa menjadi titik awal perbaikan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulawesi Tenggara.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka mengatakan rapat koordinasi tersebut dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan KPK, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi sejak tahap perencanaan.
“Hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi di wilayah Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan arahan dan informasi terkait langkah-langkah pencegahan yang harus dilakukan, terutama dalam perencanaan agar potensi penyimpangan bisa dihindari sejak awal,” kata Andi Sumangerukka.
Ia mengungkapkan, salah satu kelemahan tata kelola di Sulawesi Tenggara yang menjadi perhatian adalah pengelolaan aset daerah. Berdasarkan temuan sebelumnya, masih terdapat sekitar 800 aset daerah yang belum memiliki nilai ekonomis dan belum dikelola secara optimal.
“Ada aset yang belum tercatat dengan baik. Dari laporan yang kami sampaikan, terdapat sekitar 800 aset. Ini menjadi fokus kami untuk ditindaklanjuti agar pengelolaannya lebih tertib dan memberikan manfaat,” jelasnya.
Gubernur menegaskan, seluruh temuan dan rekomendasi dari KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan ditindaklanjuti secara bertahap guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) di Sulawesi Tenggara.
“Kami akan terus melakukan perbaikan dan peningkatan di masing-masing sektor agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan transparan,” pungkasnya.***
Redaksi
Komentar