IndeksSultra.com, Kendari- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memastikan bantuan pangan bagi masyarakat akan cair sebelum Hari Raya Idulfitri guna menjaga daya beli dan meringankan beban kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dijadwalkan menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng. Bantuan ini menjadi bagian dari langkah stabilisasi pasokan dan harga pangan yang rutin diperkuat menjelang Lebaran.
Kepastian tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Provinsi Sultra Tahun 2026 yang digelar di Aula Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Kendari. Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Sultra, Asrun Lio, dan turut dihadiri Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andriko Noto Susanto.
Sekda Sultra, Asrun Lio menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memastikan masyarakat dapat mengakses pangan yang cukup, aman, dan terjangkau.
“Satgas tidak hanya memberikan imbauan, tetapi juga akan melakukan penindakan tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran di lapangan,” jelasnya.
Pengawasan difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, aspek harga melalui pemantauan ketat penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat produsen maupun konsumen. Praktik manipulasi, seperti beras medium yang dijual sebagai premium dengan harga lebih tinggi, akan ditindak sesuai ketentuan.
Kedua, aspek keamanan pangan dengan memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan fisik, kimia, dan biologi. Pengawas pangan provinsi hingga kabupaten/kota akan diterjunkan untuk melakukan inspeksi langsung.
Ketiga, aspek mutu pangan, termasuk pengawasan klasifikasi komoditas agar kualitas beras premium dan medium sesuai dengan standar serta harga yang ditetapkan.
Sementara itu, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapnas, Andriko Noto Susanto menegaskan bahwa stabilitas harga menjelang hari besar keagamaan menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
“Satgas tidak boleh ragu menindak penyimpangan penerapan HET, manipulasi mutu beras, hingga peredaran pangan yang tidak memenuhi standar keamanan,” jelasnya.
Untuk menjaga ketersediaan pasokan, pemerintah juga meminta Perum Bulog memastikan stok beras dan minyak goreng tetap aman. Koordinasi lintas instansi akan segera dilakukan apabila terjadi gejolak harga di pasar.
Selain itu, pemerintah akan merealisasikan program Jagung SPHP pada awal Maret setelah calon penerima manfaat terdata. Melalui program tersebut, peternak dapat memperoleh jagung dengan harga Rp5.500 per kilogram guna menekan biaya produksi dan menjaga stabilitas harga produk peternakan.
Pemprov Sultra berharap sinergi Satgas Ketahanan Pangan, Satgas Saber, serta seluruh pemangku kepentingan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sehingga masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan lebih tenang.***
Redaksi
Komentar