IndeksSultra.com, BauBau- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, Jumat 6 Maret 2026.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat layanan kesehatan, khususnya di wilayah kepulauan yang diproyeksikan berperan penting dalam rencana pembentukan Provinsi Kepulauan Buton sebagai daerah otonomi baru.
Dalam peninjauan tersebut, gubernur melihat langsung sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari ruang tindakan, ruang ICU hingga poli paru. Ia juga berdialog dengan tenaga medis serta menyapa pasien yang tengah menjalani perawatan.
Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus diperkuat, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah kepulauan.
“Peningkatan fasilitas serta kapasitas rumah sakit akan menjadi perhatian pemerintah provinsi sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan kesehatan,” jelasnya,
Saat ini, RSUD Kota Baubau memiliki peran strategis sebagai rumah sakit rujukan bagi sejumlah puskesmas di wilayah kepulauan sekitar.
Dengan posisi tersebut, peningkatan kualitas layanan dinilai penting agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih cepat, mudah, dan memadai.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga berencana mendorong peningkatan status rumah sakit tersebut dari tipe C menjadi tipe B.
“Upaya ini akan dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, termasuk dalam pemenuhan fasilitas penunjang serta kebutuhan layanan kesehatan lainnya,” lanjutnta.
Selain peningkatan status rumah sakit, pemerintah provinsi juga membuka peluang pemanfaatan lahan milik pemerintah provinsi untuk mendukung pengembangan RSUD Baubau ke depan.
“Harapannya langkah ini dapat memperluas kapasitas pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan di wilayah tersebut,” harapnya.
Gubernur menegaskan bahwa penguatan fasilitas kesehatan menjadi bagian penting dari persiapan menghadapi rencana pembentukan Provinsi Kepulauan Buton.
“Apabila pemekaran tersebut terealisasi, maka infrastruktur pelayanan dasar, termasuk rumah sakit rujukan, harus sudah siap sehingga mampu melayani masyarakat secara optimal di wilayah kepulauan,” pungkasnya.***
Redaksi







Komentar