IndeksSultra.com, Kendari- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti penguatan pelayanan publik di bidang pertanahan, penyelesaian aset bermasalah, serta optimalisasi pendapatan daerah dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Aset Barang Milik Daerah (BMD) Wilayah Sulawesi Tenggara yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis 7 Mei 2026.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, mengatakan terdapat tiga fokus utama dalam rapat koordinasi tersebut.
“Kalau bicara temanya memang pelayanan publik bidang pertanahan, tetapi sebenarnya ada tiga hal utama. Pertama pelayanan publik itu sendiri, kedua penyelesaian aset bermasalah, dan terakhir bagaimana pemerintah daerah bisa meningkatkan pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Menurut Edi, persoalan aset bermasalah di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara masih cukup banyak dan memerlukan penyelesaian secara bertahap.
“Aset bermasalah yang dibayar pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara ini cukup banyak yang masih belum selesai sampai hari ini. Alhamdulillah satu per satu coba kita urai dan mudah-mudahan segera terselesaikan,” katanya.
KPK juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif menggali sumber pendapatan asli daerah di tengah penurunan transfer anggaran dari pemerintah pusat.
“Dengan adanya penurunan transfer dari pusat, ini menjadi kesempatan bagi kepala daerah supaya lebih kreatif menghasilkan pendapatan sekaligus mengamankannya. Ujungnya, dari sisi KPK khususnya Korsup, adalah mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” jelasnya.
Ia menambahkan, setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda, baik dalam pelayanan publik, pengelolaan aset, maupun peningkatan pendapatan daerah.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Andi Tenri Abeng, menyebut transformasi layanan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Semua ini semata-mata untuk peningkatan kualitas layanan kita. Pak Menteri menginisiasi transformasi layanan dan kami semua menindaklanjutinya melalui sembilan program yang sudah disusun,” ujarnya.
Menurutnya, sembilan program tersebut dirancang untuk mendukung penyelesaian berbagai persoalan yang menjadi fokus dalam rapat koordinasi tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Plh Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sultra untuk menindaklanjuti seluruh rencana kerja sama yang telah disepakati bersama.
“Kami komitmen terhadap apa yang sudah dituangkan karena semuanya telah direncanakan bersama. Semua itu akan segera kami tindak lanjuti,” tegasnya.***
Redaksi
Komentar