IndeksSultra.com, Keendari- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menghadirkan Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra untuk memaparkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) kepada anggota Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Sulawesi Tenggara.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman sekaligus mendorong partisipasi pelaku industri jasa keuangan dalam menyukseskan agenda strategis nasional tersebut.
Dalam pemaparannya, Kepala BPS Sulawesi Tenggara, Hadi Susanto, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan setiap 10 tahun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Ia mengatakan, sensus tersebut akan menghimpun data dasar seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Pendataan mencakup berbagai sektor usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar, termasuk sektor jasa keuangan dan asuransi.
Selain itu, BPS juga memperkenalkan metode Ngibar (Pengisian Mandiri dengan Pendampingan Ahli) yang diterapkan pada SE2026. Metode tersebut dirancang untuk mempermudah proses pendataan sekaligus meningkatkan efisiensi dan akurasi data yang dihimpun.
Menurut Hadi, informasi yang dikumpulkan tidak hanya mencakup profil usaha dan jumlah tenaga kerja, tetapi juga pemanfaatan teknologi digital, aspek lingkungan, serta berbagai indikator ekonomi lainnya yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan.
BPS menegaskan seluruh data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi tersebut hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak akan dimanfaatkan untuk keperluan perpajakan maupun audit.
Selain membahas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pertemuan yang digelar OJK Sultra tersebut juga menjadi ajang koordinasi dalam mempersiapkan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 dan Pekan Olahraga dan Seni Industri Jasa Keuangan (PORSEJAK) Sulawesi Tenggara 2026. Kedua agenda itu diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antaranggota FKIJK dalam mendukung pengembangan sektor jasa keuangan serta pertumbuhan ekonomi daerah.***
Redaksi
Komentar