Bukan Sekadar Kelas Khusus, ASR Siapkan Standar Baru Sekolah Unggulan

PENDIDIKAN, SULTRA81 Dilihat

IndeksSultra.com, Kendari- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiapkan standar baru pengembangan sekolah unggulan melalui kebijakan pendidikan Gubernur Andi Sumangerukka (ASR).

Program itu tidak hanya berorientasi pada pembentukan kelas khusus, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi tenaga pendidik, hingga pembenahan fasilitas sekolah.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Mukhtar, S.Pd., M.Sc. mengatakan, kebijakan Gubernur ASR membagi intervensi pendidikan ke dalam tiga kategori, yakni sekolah unggul, sekolah premium, dan sekolah prioritas. Masing-masing kategori mendapatkan penanganan sesuai potensi dan kebutuhan sekolah.

Khusus sekolah unggul, Dinas Pendidikan menerjemahkan kebijakan tersebut dengan mendorong sekolah yang memiliki potensi menyiapkan minimal satu kelas unggulan sebagai langkah awal menuju peningkatan mutu secara menyeluruh.

Pada 2026, SMA Negeri 4 Kendari telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur sebagai sekolah unggul. Sementara SMA Negeri 1 Kendari juga masuk dalam program pengembangan tersebut.

“Dinas Pendidikan menerjemahkan bahwa kita perlu mempersiapkan minimal satu kelas unggul yang bisa menopang sekolah itu untuk menuju menjadi sekolah unggul,” kata Mukhtar saat ditemui di ruangannya pada Rabu 11 November 2026.

BACA JUGA  Gubernur Sultra: Pemuda Hari Ini Bukan Lagi Angkat Senjata, Tapi Angkat Ilmu dan Integritas

Dia menjelaskan, penetapan sekolah unggul tidak dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Sekolah harus menunjukkan kesiapan dan potensi untuk dikembangkan, kemudian melalui proses verifikasi yang mencakup kualitas peserta didik, kompetensi guru dan tenaga kependidikan, kurikulum, serta berbagai unsur pendukung lainnya.

Dari sisi pembelajaran, kelas unggulan tetap menggunakan kurikulum nasional. Namun, akan ada pengayaan materi dan tambahan pembelajaran di luar jam reguler, terutama pada bidang STEM yang meliputi sains, teknologi, rekayasa, dan matematika.

Penguatan kemampuan bahasa asing juga menjadi bagian dari pengembangan tersebut. Sekolah didorong menerapkan pembelajaran bilingual atau menggunakan dua bahasa. Bahkan, penguasaan bahasa lain seperti Mandarin dan Prancis dapat dikembangkan sesuai kesiapan dan kapasitas sekolah.

Standar baru itu juga menyentuh fasilitas pembelajaran. Pemerintah bersama sekolah akan mengidentifikasi kebutuhan ruang kelas, mulai dari media pembelajaran digital, papan tulis, perangkat pengeras suara, lemari, hingga loker siswa.

Dinas Pendidikan bahkan merencanakan agar setiap peserta didik sedapat mungkin memiliki satu laptop untuk menunjang akses informasi dan pembelajaran digital.

BACA JUGA  Gubernur Sultra Dorong Kesiapan Maksimal untuk Sukseskan Rakornas Produk Hukum Daerah 2025
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Mukhtar, S.Pd., M.Sc..

Mukhtar menyebutkan, pada tahun pertama pelaksanaan, SMA Negeri 4 Kendari baru mampu menyiapkan dua kelas unggulan yang direkrut dari peserta didik kelas X. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi empat kelas pada tahun berikutnya dan terus bertambah sesuai kemampuan sekolah.

“Kalau tahun ini dua, tahun depan mungkin bisa menjadi empat, tahun berikutnya mungkin bisa menjadi sepuluh atau berapa, tergantung dengan kemampuan sekolah,” ujarnya.

Pembenahan tidak berhenti di dalam ruang kelas. Pemprov Sultra juga merencanakan peningkatan fasilitas pendukung, seperti laboratorium bahasa, laboratorium kimia dan IPA, kantin, kamar mandi, halaman, pagar, hingga gerbang sekolah. Kebutuhan tempat parkir turut menjadi perhatian, termasuk kemungkinan pembangunan tempat parkir bertingkat apabila lahan yang tersedia tidak mencukupi.

Pola pengembangan serupa direncanakan diterapkan di SMA Negeri 1 Kendari. Menurut Mukhtar, peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dari ruang kelas, kemudian diperluas ke seluruh lingkungan sekolah.

Pelaksanaannya membutuhkan kesiapan guru untuk meningkatkan kompetensi, kemampuan sekolah beradaptasi dengan kurikulum, serta dukungan anggaran pemerintah daerah. (Adv)

Komentar