OJK Dorong Perbankan Perluas Pembiayaan Gedung Hijau, Dukung Investasi Rendah Karbon

EKONOMI, NASIONAL119 Dilihat

IndeksSultra.com, Jakrta- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat peran industri perbankan dalam mendukung transformasi ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan pembiayaan Bangunan Gedung Hijau (BGH) di Indonesia.

Langkah tersebut diwujudkan melalui penerbitan Practical Guidance Transformasi Menuju Bangunan Gedung Hijau melalui Sustainability-Linked Loans (SLL), sebagai pedoman bagi perbankan dan pelaku usaha dalam mengembangkan pembiayaan berbasis pencapaian target keberlanjutan.

Panduan tersebut diluncurkan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, pada Senin (16/11/2026).

Peluncuran ini turut melibatkan pimpinan industri perbankan, asosiasi real estat, serta perwakilan Kamar Dagang Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara sektor keuangan dan dunia usaha.

Dian Ediana Rae mengatakan, industri perbankan memiliki peran strategis dalam mempercepat transformasi sektor riil menuju kegiatan ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Menurutnya, pengembangan keuangan berkelanjutan tidak hanya menjadi bagian dari komitmen menjaga lingkungan, tetapi juga berpotensi mendorong investasi produktif yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saya mendorong perbankan untuk mengambil peran lebih aktif sebagai mitra transformasi sektor riil,” ujar Dian dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Ia menegaskan, keberhasilan transformasi ekonomi rendah karbon membutuhkan kerja sama yang kuat antara lembaga jasa keuangan, pelaku usaha, serta pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pembiayaan bagi investasi yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya sekaligus meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia.

Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menyampaikan bahwa penerapan konsep Bangunan Gedung Hijau menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.

BACA JUGA  Toyota Fortuner, SUV Tangguh yang Jadi Andalan Masyarakat Sulawesi

Menurutnya, bangunan yang menerapkan prinsip keberlanjutan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan air sekaligus mendukung pengurangan dampak lingkungan.

“Kami berharap Practical Guidance SLL ini, yang diluncurkan hari ini, dapat menjadi salah satu acuan bagi perbankan, pengembang, dan juga pemilik gedung dalam mengembangkan pembiayaan berbasis kinerja yang berkelanjutan dan sekaligus mempercepat penyelenggaraan bangunan gedung hijau di Indonesia,” jelas Diana.

Ia menambahkan, Kementerian Pekerjaan Umum terus memperkuat berbagai kebijakan pendukung, mulai dari regulasi, standar teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pengembangan proyek percontohan Bangunan Gedung Hijau.

Pembiayaan Berbasis Target Keberlanjutan

Melalui penerbitan panduan tersebut, OJK memberikan referensi praktis bagi industri perbankan dalam menyalurkan pembiayaan yang dikaitkan dengan pencapaian indikator keberlanjutan.

Berbeda dengan skema green loan yang penggunaannya diperuntukkan bagi proyek hijau tertentu, Sustainability-Linked Loans memberikan fleksibilitas penggunaan dana kepada debitur.

Namun, karakteristik finansial pinjaman dikaitkan dengan pencapaian indikator kinerja utama atau Key Performance Indicators (KPI) serta target kinerja keberlanjutan atau Sustainability Performance Targets (SPT) yang telah disepakati antara bank dan debitur.

Dengan mekanisme tersebut, perusahaan dapat memperoleh pembiayaan yang mendorong peningkatan kinerja keberlanjutan secara terukur, termasuk dalam efisiensi penggunaan energi dan air pada bangunan.

Panduan yang diterbitkan OJK juga mencakup strategi peningkatan efisiensi bangunan, analisis biaya dan manfaat investasi, penyusunan indikator kinerja, hingga mekanisme pengukuran serta verifikasi pencapaian target keberlanjutan.

Meski demikian, OJK menegaskan bahwa penerapan skema pembiayaan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan dan kelayakan kredit.

BACA JUGA  Pemkot Kendari Mantapkan Peran UMKM sebagai Penopang PAD dan Identitas Daerah

Penetapan target keberlanjutan juga harus kredibel, terukur, serta mempertimbangkan karakteristik dan kesiapan masing-masing debitur.

Ketersediaan data kinerja bangunan, hasil audit energi, serta estimasi penghematan menjadi faktor penting dalam mendukung penilaian dan pelaksanaan pembiayaan.

Dukung Target Emisi Nol Bersih 2060

Penerbitan panduan SLL merupakan bagian dari implementasi Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP3I) 2026–2030.

Kebijakan tersebut secara khusus mendukung Prioritas Strategis 4 mengenai Keuangan Berkelanjutan dan Ketahanan Risiko Keberlanjutan.

Inisiatif ini juga sejalan dengan komitmen iklim nasional yang tertuang dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC) 2025, termasuk target pencapaian emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Dalam penyusunan panduan tersebut, OJK memperoleh dukungan dari UK Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO), serta kontribusi teknis dari Green Finance Institute (GFI) dan Global Buildings Performance Network (GBPN).

Melalui kerja sama tersebut, OJK berharap industri perbankan semakin aktif menghadirkan solusi pembiayaan yang mampu mendukung kebutuhan investasi sektor riil sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur ramah lingkungan.

Penguatan pembiayaan berkelanjutan juga diharapkan dapat membuka peluang investasi baru, meningkatkan efisiensi operasional bangunan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan rendah karbon.

Dengan hadirnya panduan SLL, OJK menargetkan terciptanya kolaborasi yang semakin erat antara sektor jasa keuangan, pengembang properti, dan pemilik bangunan dalam mempercepat transformasi Bangunan Gedung Hijau di Indonesia.

Komentar