IndeksSultra.com- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna, Muhammad Rahim menekankan terkait pentingnya transparansi dalam seluruh proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) di Muna.
Hal tersebut, menjadi sorotan lantaran dirinya tidak ingin mendengar adanya praktek nepotisme yang dilakukan dalam proses seleksi PPPK Muna tahun 2024..
“Jangan ada lagi terdengar praktik kotor seperti nepotisme atau jual beli jabatan,” jelasnya, Selasa 10 Desember 2024.
Menurutnya, seleksi PPPK Muna harus dilakukan secara adil, objektif, dan tanpa intervensi yang bisa saja mencederai kepercayan masyarakat .
“DPRD Muna akan memantau setiap tahapan proses seleksi untuk memastikan pelaksanaan seleksi sudah memenuhi aturan,” tegasnya.
Dikatakan, seleksi PPPK tidak hanya soal memilih pegawai terbaik, tetapi juga menjadi ujian integritas bagi pemerintah daerah dan panitia seleksi.
“Proses yang transparan akan menghasilkan pegawai berkualitas sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan,”bebernya.
Tak hanya iti, dirinya juga mengajak masyarakat berperan aktif memantai proses seleksi dan melaporkan jika ada temuan indikasi kecurangan yang dilakukan.
“Partisipasi publik adalah kunci menciptakan sistem yang akuntabel. Jangan biarkan ketidakadilan terjadi,” serunya.
Selain transparansi, Rahim meminta perhatian khusus terhadap kuota seleksi, terutama untuk tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
“Kasihan bagi mereka yang sudah bertahun-tahun mengabdi jika akhirnya hilang dari daftar,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya memperjuangkan tenaga kesehatan yang belum terakomodasi, dengan harapan mereka dapat diprioritaskan pada tahap berikutnya.
Rahim turut meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kondisi daerah seperti Muna, yang memiliki beban belanja pegawai tinggi. Ia berharap di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, kesejahteraan tenaga kesehatan dapat menjadi perhatian selain guru.
“Peningkatan kesejahteraan tidak hanya untuk guru, tetapi juga tenaga kesehatan sebagai bagian penting dari pelayanan masyarakat,” tegas Rahim.
Rahim menyebutkan bahwa seleksi PPPK 2024 harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola sumber daya manusia di pemerintahan.
“Hasil yang baik selalu dimulai dari proses yang baik. Mari kita tunjukkan bahwa Muna mampu melaksanakan seleksi ini dengan penuh integritas,” pungkasnya.
Komentar