IndeksSultra.com- Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Sosialisasi Strategi Pertumbuhan Ekonomi Daerah secara daring dari Command Center Balai Kota Kendari, Senin 26 Mei 2025.
Rapat koordinasi yang dihadiri lebih dari 700 peserta tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, serta turut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy. Agenda ini diselenggarakan sebagai upaya untuk menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa tingkat inflasi nasional berhasil ditekan hingga 1,95 persen secara tahunan (year-on-year) per Mei 2025, jauh di bawah target maksimum sebesar 3,5 persen. Keberhasilan ini, menurut Tito, merupakan buah dari sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah melalui sembilan strategi utama pengendalian inflasi, termasuk pelaksanaan pemantauan mingguan oleh inspektorat di tingkat daerah.
Tito juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen dalam pengendalian harga barang dan jasa. Ia menyebut, pemberian Dana Insentif Daerah (DID) menjadi bentuk apresiasi terhadap daerah yang berhasil menjaga kestabilan inflasi.
Sementara itu, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa inflasi yang terkendali merupakan prasyarat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia mengingatkan pentingnya mengintegrasikan strategi pengendalian inflasi dengan perencanaan pembangunan daerah agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan merata.
Rachmat juga mengungkapkan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026 ditetapkan berada pada kisaran 5,8 hingga 6,3 persen, dengan penekanan pada akselerasi pertumbuhan di kawasan Indonesia Timur. Ia menyoroti masih adanya hambatan struktural yang harus segera diselesaikan, seperti penyederhanaan regulasi, peningkatan infrastruktur, serta peningkatan produktivitas di berbagai sektor ekonomi.
Rakor ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat koordinasi antara instansi pemerintah pusat dan daerah demi mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan merata.
Penulis: Iche
Komentar