IndeksSultra.com, Kendari- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukkam enghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra pada Selasa, 3 Juni 2025.
Rakor ini digelar untuk membahas langkah-langkah percepatan pelaksanaan program MBG di wilayah Sulawesi Tenggara, sebagai bagian dari upaya nasional dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dari instansi pusat dan daerah, antara lain Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Dr. Nyoto Suwigyo; Direktur Kerja Sama dan Kemitraan BGN RI, Kolonel CBA Muhammad Rizal S.; Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Muhammad Firdaus; serta Tenaga Ahli dari Kantor Staf Presiden dan BGN RI. Hadir pula Ketua DPRD Sultra, Laode Tariala, unsur Forkopimda, dan jajaran perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sultra.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan penghargaan atas perhatian pemerintah pusat terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya melalui kunjungan tim BGN RI.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, saya menyampaikan terima kasih kepada Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN RI beserta jajaran atas kunjungannya ke Bumi Anoa,” ucap Gubernur.
Ia juga menyampaikan bahwa sejalan dengan peningkatan target nasional penerima manfaat MBG menjadi 82 juta orang, Pemerintah Provinsi Sultra juga telah menyesuaikan target tersebut.
Saat ini, pihaknya tengah mempersiapkan pembentukan 316 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang sebelumnya hanya didukung oleh 57 dapur MBG di wilayah tersebut.
“Untuk mendukung percepatan pelaksanaan program MBG di Sultra, kami telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/148 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program MBG. Tim ini terdiri dari unsur Forkopimda dan perangkat daerah teknis di lingkungan Pemprov Sultra,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait dukungan penyediaan lahan untuk pembangunan SPPG, Pemprov Sultra telah mengusulkan 10 lokasi. Sementara itu, dari tingkat kabupaten/kota, tercatat Kabupaten Kolaka mengusulkan tiga lokasi dan Kabupaten Konawe lima lokasi.
“Kami mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk segera menyampaikan usulan lokasi pembangunan SPPG di wilayah masing-masing. Saat ini masih terdapat 15 daerah yang belum mengajukan usulan,” kata Gubernur.
Ia menekankan pentingnya sinergi dan kerja sama lintas sektor guna memastikan keberhasilan program MBG.
“Sebagai kepala daerah, saya berkomitmen untuk terus mendukung dan menyukseskan program nasional melalui kolaborasi yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah,” tutupnya.
Komentar