IndeksSultra.com, Jakarta- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengajukan rencana pembangunan asrama haji di Kota Kendari.
Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, saat melakukan audiensi dengan Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis 17 Juli 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Andi menyampaikan harapan masyarakat Sultra yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh menuju Asrama Haji di Makassar sebagai titik awal keberangkatan ke tanah suci. Kondisi tersebut dinilai menambah beban biaya serta menyita waktu para jemaah.
“Jemaah haji dari berbagai kabupaten/kota di Sultra harus menanggung biaya besar untuk menuju Makassar. Oleh karena itu, kami mengusulkan pembangunan asrama haji di Kendari agar pelayanan lebih dekat, efisien, dan merata,” jelas Gubernur Andi.
Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Imigrasi, guna mendukung kelancaran rencana tersebut. Salah satu langkah yang tengah didorong adalah peningkatan status Bandara Haluoleo menjadi bandara bertaraf internasional.
“Kami memahami bahwa keberadaan bandara internasional merupakan syarat utama dalam menunjang operasional asrama haji. Karena itu, kami sudah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat realisasi pengembangannya,” tambahnya.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi dan dukungan atas inisiatif Pemprov Sultra. Ia menilai, langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk memperluas jangkauan layanan ibadah haji secara merata.
“Kami sangat mendukung pembangunan asrama haji di Kendari. Ini bagian dari komitmen pemerintah untuk mendekatkan pelayanan haji ke masyarakat di berbagai wilayah,” ujar Nasaruddin.
Namun, Nasaruddin menekankan bahwa pembangunan asrama haji bukan hanya menyangkut ketersediaan lahan dan bangunan, tetapi juga kesiapan infrastruktur pendukung, terutama bandara internasional yang memenuhi standar keselamatan dan layanan keimigrasian.
“Bandara yang digunakan sebagai titik keberangkatan harus memiliki standar internasional dalam aspek keselamatan, keamanan, serta kelengkapan sistem layanan imigrasi,” tegasnya.
Selain topik haji, Menteri Agama juga menyinggung pentingnya pemerataan pendidikan di daerah. Ia menyoroti perlunya penguatan sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang setara untuk mencegah ketimpangan antarwilayah.
“Kalau semua anak daerah pergi ke kota untuk belajar, maka pembangunan di daerah akan tertinggal. Kita perlu memperkuat pendidikan di daerah agar tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan,” tutupnya.
Redaksi
Komentar