IndeksSultra.com, Kendari– Pemerintah Kota Kendari terus menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
Hal tersebut diketahui melalui pelaksanaan Kualifikasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemadam I yang diikuti sebanyak 50 peserta aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Kendari.
Pelatihan tersebut mengusung tema “Meningkatkan kapasitas pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan dan analisis dalam pencegahan serta penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.” Tujuannya kegiatannya yakni membentuk aparatur Damkar yang profesional, tangguh, serta berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan.
Apresiasi dari Kemendagri
Kepala Subdirektorat Standarisasi Tata Operasional dan Sumber Daya Manajemen Penanggulangan Kebakaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Danang Insita Putra, memberikan apresiasi atas penyelenggaraan diklat ini.
Menurutnya, langkah yang dilakukan Kota Kendari patut dijadikan contoh bagi kabupaten/kota lain yang ada di Sulawesi Tenggara (Sultra). Pelaksanaan diklat secara berkelanjutan bukan hanya meningkatkan kapasitas aparatur, melainkan juga menjadi bukti keseriusan daerah dalam mewujudkan standar pelayanan minimum (SPM) bidang kebakaran.
“Pelayanan Damkar dituntut memenuhi SPM, salah satunya melalui response time maksimal 15 menit. Saat ini, capaian Damkar Kota Kendari sudah mencapai 75 persen. Angka tersebut cukup baik dan perlu ditingkatkan secara konsisten. Dengan pendekatan minimal ini, rasa aman dan nyaman masyarakat bisa lebih terjamin,” jelasnya, Senin 22 September 2025.
Penguatan kelembagaan sangat penting untuk mendorong kemandirian Damkar. Jika Kota Kendari sudah bisa mandiri, minimal masuk kategori tipe C, maka kapasitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran akan semakin optimal.
“Banyak daerah terkendala karena anggaran Damkar yang masih minim. Padahal risiko kebakaran bisa terjadi kapan saja. Karena itu, pendekatan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) perlu diterapkan. Idealnya, setiap kecamatan memiliki satu pos Damkar dengan minimal dua unit mobil operasional. Dengan begitu, kesiapsiagaan semakin terjamin,” jelasnya.
Komitmen Wali Kota Kendari
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menegaskan pembangunan kota yang semakin pesat membawa konsekuensi berupa meningkatnya risiko kebakaran. Pembangunan kawasan perumahan, pertokoan, hingga gedung-gedung komersial yang semakin padat menuntut kesiapsiagaan tinggi dari aparatur Damkar.
“Kota Kendari saat ini tengah berkembang pesat. Potensi kebakaran semakin besar, dan tentu saja hal ini tidak kita inginkan. Karena itu, pemerintah kota berkomitmen mendorong peningkatan kualitas sumber daya aparatur agar pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal dan optimal,” ujarnya.
Dikatakan, peningkatan pelayanan Damkar sejalan dengan misi Kota Kendari sebagai kota layak huni yang maju dan berdaya saing. Pelayanan publik, termasuk penanggulangan kebakaran, harus direncanakan dengan matang dan dilaksanakan dengan standar tinggi.
Fokus Anggaran untuk Damkar
Wali Kota Kendari juga menjelaskan bahwa dalam aturan terbaru, standar pelayanan minimum kini meliputi tujuh urusan wajib, yaitu sarana prasarana (sarpras), kesehatan, pendidikan, Damkar, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dengan adanya perubahan ini, Pemerintah Kota Kendari akan memberikan fokus anggaran pada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Selama ini, mungkin Damkar belum mendapat perhatian penuh. Tahun ini alokasi anggaran masih sekitar Rp1 miliar lebih, belum memenuhi standar yang ideal. Namun ke depan, kami akan menambah alokasi anggaran agar Damkar lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan,” bebernya.
Selain itu, Siska menekankan bahwa seluruh aparatur Damkar harus tetap bersemangat. Ia bersama Wakil Wali Kota berjanji memberikan perhatian penuh, terutama untuk Damkar, Satpol PP, Dinas Sosial, dan BPBD.
“Kalau OPD lain bisa kita sesuaikan, tapi sektor ini wajib mendapat perhatian khusus. Penambahan anggaran dan pemenuhan standar pelayanan minimum adalah prioritas kami. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya Damkar menjadi hal yang tidak bisa ditunda,” pungkasnya.(ADV)***
Redaksi
Komentar