IndeksSultra.com, Kendari- Komitmen dalam percepatan peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Tenggara (Sultra) terus ditunjukkan dalam Rapat Koordinasi Konsolidasi Program Prioritas UPT Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Sultra, Jumat 9 Januari 2026.
Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sultra, Junaddin Pagala menyebut rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dinas pendidikan kabupaten/kota dalam mengawal program prioritas nasional di sektor pendidikan.
“Rakor ini bertujuan menguatkan silaturahmi dan sinergi agar seluruh program prioritas Kemendikdasmen benar-benar berjalan optimal dan tepat sasaran di Sulawesi Tenggara,” ujar Junaddin.
Dikatakan, sepanjang 2025 BPMP Sultra telah mengawal sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto, di antaranya revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, sistem penerimaan murid baru, wajib belajar sembilan tahun, penguatan pendidikan karakter, asesmen pembelajaran dan tes kemampuan akademik, hingga penjaminan mutu pendidikan.
Pada 2025, sebanyak 348 satuan pendidikan di Sultra menerima bantuan revitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp328 miliar dan terealisasi 100 persen. Beberapa sekolah hasil revitalisasi dijadwalkan segera diresmikan, termasuk SMA Negeri 7 Kendari.
Lebih signifikan lagi, pada 2026 kuota revitalisasi sekolah di Sultra melonjak drastis. Dari sebelumnya 348 sekolah, sasaran meningkat menjadi 1.374 satuan pendidikan atau naik sekitar 400 persen.
“Kami berharap dukungan penuh pemerintah kabupaten dan kota agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi sehingga program revitalisasi 2026 bisa berjalan maksimal,” katanya.
Di bidang digitalisasi pembelajaran, BPMP Sultra mencatat sebanyak 4.081 sekolah menjadi sasaran pada 2025. Hingga kini, 3.314 sekolah telah menerima papan interaktif digital, sementara sisanya masih dalam proses pengiriman. Selain itu, bimbingan teknis kepada guru telah menjangkau 3.614 tenaga pendidik atau sekitar 97 persen dari target.
Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka menegaskan bahwa pendidikan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan visi Sultra yang aman, sejahtera, dan religius.
“Kesejahteraan dan pengelolaan sumber daya alam tidak mungkin tercapai tanpa rasa aman dan kualitas sumber daya manusia yang baik. Karena itu, pendidikan dasar hingga menengah menjadi penopang utama kemajuan daerah,” tegasnya.
Gubernur juga menegaskan Pemprov Sultra berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar kebijakan pendidikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah.
Lebih lanjut, Gubernur Sultra mengatakan bahwa Sultra telah mengusulkan 1.374 satuan pendidikan untuk program revitalisasi dan sebanyak 481 sekolah telah diterima, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK. Pemprov juga memberikan perhatian khusus pada revitalisasi SMA, SMK, dan SLB dengan rincian 60 SMA, 33 SMK, dan 48 SLB.
Tak hanya itu, Pemprov Sultra mendorong penguatan SMK sebagai pencetak tenaga kerja kompetitif, sekaligus motor penggerak ekonomi daerah. Sekitar 70 persen SMK di Sultra diarahkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SMK pertanian, peternakan, dan kelautan.
Pada sisi pengembangan SDM unggulan, Pemprov Sultra menginisiasi SMA unggulan yang terintegrasi dengan konsep SMA Garuda, serta menyiapkan SD dan SMP unggulan di seluruh kabupaten/kota. Program beasiswa luar negeri juga terus diperluas. Saat ini, 50 mahasiswa telah diberangkatkan studi ke Jepang, Inggris, dan Australia, dengan target 100 orang per tahun.
“Jika empat tahun ke depan konsisten, minimal 400 putra-putri Sultra akan menempuh pendidikan di luar negeri,” ungkap Gubernur.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti mengapresiasi sinergi kuat yang terbangun di Sulawesi Tenggara. Ia menyampaikan bahwa secara nasional program revitalisasi sekolah berjalan baik, dengan realisasi 16.171 satuan pendidikan dan ditargetkan rampung 100 persen.
“Program ini adalah prioritas Presiden. Tidak boleh lagi ada sekolah dengan atap bocor, toilet tidak layak, atau bangunan rusak. Dalam lima tahun ke depan, kita targetkan seluruh satuan pendidikan menjadi layak dan mendukung pembelajaran bermutu,” tegas Abdul Mu’ti.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan sarana digital secara optimal. Untuk wilayah yang belum memiliki jaringan internet atau listrik, pemerintah akan mengupayakan solusi melalui Starlink dan kerja sama dengan PLN.***
Redaksi
Komentar