IndeksSultra.com, Kendari- Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulawesi Tenggara (Sultra), Prof. Aris Badara menegaskan pentingnya monitoring dan evaluasi secara rutin di seluruh satuan pendidikan sebagai respons atas dinamika dunia pendidikan yang berkembang sangat cepat.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kepala KCD serta Kepala SMA, SMK, dan SLB Negeri/Swasta se-Sulawesi Tenggara yang digelar di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Rabu 11 Februari 2026.
Menurut Prof. Aris, monitoring tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan di tingkat provinsi, tetapi juga harus dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas (KCD), kepala sekolah, hingga unit terkecil di lingkungan pendidikan.
“Perkembangan pendidikan sangat dinamis. Karena itu, monitoring harus dilakukan secara berkala, bisa per bulan bahkan per minggu, agar setiap perubahan dapat disikapi secara tepat,” ujarnya.
Ia menambahkan, rapat koordinasi tersebut juga menjadi forum untuk menyampaikan sejumlah atensi Gubernur Sulawesi Tenggara, khususnya terkait dukungan terhadap program strategis pemerintah pusat dan daerah.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Program Sekolah Garuda. Prof. Aris menyebut program ini sebagai peluang besar bagi Sultra, namun jumlah sekolah yang mendaftar masih sangat terbatas.
“Sekolah dari luar provinsi justru lebih banyak yang mendaftar. Saat ini baru dua sekolah yang masuk tahap persiapan. Kami berharap kepala sekolah lebih percaya diri dan segera mendaftar sembari mempersiapkan diri,” katanya.
Selain Sekolah Garuda, perhatian juga diberikan pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Disdikbud Sultra tengah membangun sistem berbasis web untuk menghimpun data spesifik peserta didik, termasuk terkait kondisi kesehatan seperti fobia, intoleransi, dan alergi.
Data tersebut akan dihimpun melalui PIC dan guru BK di sekolah, serta didukung tim teknis kesehatan guna memastikan kebijakan yang diambil akurat dan mencegah risiko seperti keracunan.
Namun, Prof. Aris mengungkapkan tingkat respons sekolah terhadap survei dan permintaan data masih rendah, yakni sekitar 25 hingga 30 persen. Ia menegaskan pentingnya pengisian data secara akurat karena menjadi dasar pengambilan kebijakan.
“Data yang tidak akurat sangat berbahaya. Setiap survei harus direspons cepat. Jika ada kendala, sampaikan secara terbuka,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas penguatan karakter melalui Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Ia mendorong agar program tersebut dikaitkan dengan nilai-nilai lokal dan tradisional agar lebih kontekstual.
Di bidang sarana prasarana, Prof. Aris menyampaikan bahwa seluruh laporan pertanggungjawaban revitalisasi sekolah telah selesai 100 persen tanpa permasalahan keuangan. Sultra bahkan termasuk dua daerah terbanyak secara nasional dalam pemanfaatan program revitalisasi.
Melalui APBD, Pemprov Sultra juga membangun dua Unit Sekolah Baru (USB) di Kabupaten Kolaka Utara, yakni SMAN 1 Ngapa dan SMAN 1 Pakue Utara. Selain itu, terdapat pembangunan pagar di SMAN 1 Tolala serta program revitalisasi senilai Rp2,7 miliar dari APBN.
“Kami sangat terharu melihat dukungan masyarakat sekitar sekolah, termasuk bantuan mobiler dari SMP dan aparat setempat. Ini menunjukkan kolaborasi yang kuat di tengah keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Rakor juga menyoroti isu bullying dan kekerasan di sekolah. Prof. Aris menyampaikan bahwa sebagian besar kasus telah ditangani dengan baik. Disdikbud Sultra telah berkoordinasi dengan psikolog dan akan melaksanakan psikoedukasi di sekolah-sekolah.
Selain itu, Dinas juga telah mengirim surat terkait pengaturan penggunaan handphone di sekolah serta mendorong peningkatan peran guru dan wali kelas dalam pencegahan intoleransi dan kekerasan.
Sebagai program prioritas Gubernur, Disdikbud Sultra juga mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan dan bekerja di luar negeri. Untuk jenjang SMA difokuskan pada penguatan bahasa agar mampu masuk perguruan tinggi terbaik, sedangkan SMK diarahkan pada kebekerjaan luar negeri melalui pembelajaran bahasa dan sertifikasi kompetensi.
Dinas telah bekerja sama dengan sejumlah lembaga, termasuk BLK dan KPTK di Makassar, guna mendukung sertifikasi tersebut.
Di sisi pembiayaan pendidikan, Pemprov Sultra menyiapkan berbagai skema beasiswa yang dirangkum dalam program BISMA (Beasiswa Maju dan Bermartabat), meliputi beasiswa prestasi nasional dan internasional, serta beasiswa bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.
“BISMA diharapkan mampu memajukan SDM dan mengangkat martabat anak-anak Sulawesi Tenggara agar kelak berkontribusi bagi daerah,” kata Prof. Aris.
Ia menegaskan bahwa rakor ini merupakan bagian dari evaluasi program 2025 dan penguatan perencanaan 2026. Diskusi lanjutan akan dilakukan secara rutin sebagai bagian dari monitoring bulanan Disdikbud Sultra dan pemerintah daerah.
“Kita ingin seluruh program benar-benar berdampak dan berjalan efektif. Dengan kolaborasi yang kuat, pendidikan Sultra akan semakin maju dan bermartabat,” pungkasnya.***
Komentar