IndeksSultra.com, Kendari- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mulai mempersiapkan langkah eksekusi pengosongan lahan eks-Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) yang terletak di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, setelah kembali memperoleh putusan pengadilan yang menguatkan hak kepemilikan atas aset tersebut.
Kepastian hukum atas lahan yang berada di persimpangan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Budi Utomo itu diperoleh melalui Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Sultra Nomor 88/Pdt/2026/PT KDI tertanggal 16 September 2026.
Putusan tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Kendari terkait bantahan perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Kikila Adi Kusuma, salah seorang ahli waris H. Ambodalle yang selama ini menguasai lahan tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, Andi Syahrir, menjelaskan bahwa putusan pengadilan tersebut semakin memperkuat posisi hukum pemerintah daerah dalam upaya penertiban dan pengamanan aset milik Pemprov Sultra.
Menurutnya, sengketa lahan eks-PGSD telah berlangsung cukup panjang dan melalui berbagai tahapan proses hukum, mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding, hingga kasasi.
Persoalan tersebut bermula dari klaim kepemilikan lahan oleh Kikila Adi Kusuma. Dalam upaya menertibkan aset daerah, Pemprov Sultra sebelumnya melakukan pembongkaran bangunan yang berdiri di atas lahan tersebut.
Namun, langkah itu kemudian berujung pada gugatan hukum yang diajukan Kikila Adi Kusuma ke PN Kendari pada 2016.
Dalam putusannya, PN Kendari menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Proses hukum kemudian berlanjut hingga tingkat banding dan kasasi yang pada 2017 berakhir dengan kemenangan Pemprov Sultra.
Meski telah memperoleh putusan pengadilan, penguasaan fisik lahan belum sepenuhnya beralih kepada pemerintah daerah.
Kondisi tersebut mendorong Pemprov Sultra kembali menempuh jalur hukum dengan mengajukan pengosongan objek sengketa pada 2020.
Proses persidangan kembali berlangsung hingga tingkat kasasi dan seluruhnya dimenangkan oleh Pemprov Sultra pada 2022.
Setelah memperoleh putusan tersebut, pemerintah daerah mengajukan permohonan eksekusi pada tahun yang sama sebagai langkah untuk mengambil alih penguasaan fisik aset.
Tahapan pelaksanaan eksekusi kemudian berlanjut dengan kegiatan konstatering yang dilaksanakan pada 20 November 2025.
Konstatering merupakan proses pemeriksaan dan pencocokan kondisi objek sengketa di lapangan oleh pengadilan sebelum pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Namun, setelah tahapan tersebut dilaksanakan, Kikila Adi Kusuma kembali menempuh upaya hukum melalui bantahan perlawanan eksekusi yang diajukan pada 5 Januari 2026.
Perlawanan tersebut selanjutnya diproses melalui PN Kendari hingga tingkat banding di PT Sultra.
Melalui Putusan Nomor 88/Pdt/2026/PT KDI pada 16 September 2026, PT Sultra menguatkan putusan PN Kendari, sehingga posisi Pemprov Sultra dalam sengketa kepemilikan lahan eks-PGSD kembali memperoleh penguatan hukum.
Pemprov Koordinasi dengan Pengadilan untuk Eksekusi
Andi Syahrir mengungkapkan, setelah keluarnya putusan tersebut, Pemprov Sultra mulai melakukan koordinasi dengan PN Kendari guna menentukan jadwal pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan.
Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan proses pengosongan berjalan sesuai ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku.
Sebagai langkah awal, pemerintah provinsi telah menyampaikan pemberitahuan pengosongan kepada masyarakat yang saat ini masih menempati lahan eks-PGSD.
Pemerintah daerah berharap proses pengosongan dapat berlangsung tertib dengan dukungan dan kerja sama seluruh pihak yang berada di lokasi.
“Kami berharap, masyarakat yang menempati lahan dapat bekerja sama melakukan pengosongan,” ujar Andi Syahrir.
Pemprov Sultra menegaskan bahwa langkah pengosongan tersebut merupakan bagian dari upaya penertiban dan pengamanan aset daerah yang telah melalui proses hukum selama bertahun-tahun.
Dengan adanya penguatan putusan dari PT Sultra, pemerintah provinsi kini menunggu penjadwalan eksekusi oleh PN Kendari untuk menindaklanjuti pengosongan lahan eks-PGSD tersebut.
Komentar