Oleh: Marlin SH., MH., Mahasiswa Prodi Kriminologi Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin
IndeksSultra.com, Kendari- Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu persoalan lingkungan hidup yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Peristiwa kebakaran tidak hanya menyebabkan hilangnya pepohonan, tetapi juga berpotensi merusak keseimbangan ekosistem, mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas perekonomian, dan menghilangkan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan. Di Sulawesi Tenggara, ancaman kebakaran hutan dan lahan menjadi persoalan yang semakin penting untuk dikaji, terutama ketika muncul laporan mengenai peningkatan titik panas di sejumlah wilayah. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pemerintah telah melakukan pencegahan dan bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran secara melawan hukum.
Berdasarkan informasi yang disampaikan mengenai pemantauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah titik panas di Sulawesi Tenggara dilaporkan mengalami peningkatan hingga kisaran 146 persen dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menempatkan Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan sebagai wilayah yang perlu mendapatkan perhatian karena konsentrasi titik panas yang tinggi. Wilayah lain, seperti Kolaka dan Kolaka Timur, juga disebut menghadapi ancaman serupa. Data tersebut merupakan peringatan penting bahwa potensi kebakaran hutan dan lahan harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi bencana lingkungan yang lebih luas.
Namun, masyarakat perlu memahami bahwa titik panas atau hotspot tidak selalu membuktikan adanya kebakaran hutan. Titik panas merupakan indikasi anomali suhu yang terdeteksi melalui pemantauan satelit dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kondisi sebenarnya. Demikian pula, peningkatan titik panas tidak dapat langsung diartikan sebagai peningkatan jumlah tindak pidana pembakaran hutan. Dalam perspektif hukum pidana, harus terdapat pembuktian mengenai perbuatan, kesalahan, dan keterkaitan tindakan seseorang dengan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, data titik panas harus dijadikan dasar untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan, bukan untuk langsung menyimpulkan adanya pelaku kejahatan.
Dalam pandangan saya, persoalan kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara harus ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan hidup. Pemerintah tidak boleh hanya hadir ketika api telah membesar, tetapi harus mampu mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran melalui pengawasan kawasan rawan, pendidikan masyarakat, dan penegakan hukum yang konsisten. Ketika potensi kebakaran telah diketahui melalui peringatan dini, pemerintah mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan langkah pencegahan secara terencana. Kegagalan mengantisipasi risiko yang telah teridentifikasi dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan perlindungan lingkungan.
Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Perspektif Hukum Pidana
Secara konstitusional, perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan hidup bukan hanya persoalan kepentingan ekonomi atau pemanfaatan sumber daya alam, melainkan juga berkaitan dengan hak konstitusional masyarakat. Ketika terjadi kebakaran hutan yang mengakibatkan pencemaran udara, kerusakan tanah, atau terganggunya kehidupan masyarakat, persoalan tersebut dapat berkaitan langsung dengan pemenuhan hak warga negara atas lingkungan yang sehat.
Dalam konteks hukum pidana lingkungan, pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara melawan hukum dapat dikenakan sanksi pidana. Salah satu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah melalui peraturan perundang-undangan berikutnya. Pasal 69 ayat (1) huruf h mengatur larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa negara telah menempatkan tindakan pembakaran lahan sebagai perbuatan yang memiliki risiko serius terhadap lingkungan. Larangan tersebut harus dibaca bersama pengecualian terbatas mengenai kearifan lokal yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2), sehingga penerapan hukum tetap memperhatikan keseluruhan ketentuan yang berlaku.
UU 32/2009+1
Lebih lanjut, Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar terhadap pelaku pembakaran lahan yang memenuhi unsur ketentuan tersebut. Ancaman pidana ini menunjukkan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar bukan pelanggaran yang dapat dianggap ringan. Pembentuk undang-undang telah memberikan ancaman hukuman yang berat karena tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat.
Berkas DPR
Dalam pandangan saya, ancaman pidana tersebut harus menjadi peringatan bagi setiap orang yang masih menganggap pembakaran lahan sebagai cara praktis untuk membersihkan kebun atau membuka kawasan pertanian. Menghemat biaya pengolahan lahan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan keselamatan lingkungan. Apabila seseorang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan yang memenuhi unsur tindak pidana, maka perbuatannya dapat diproses melalui mekanisme hukum pidana. Namun, penjatuhan pidana tetap menjadi kewenangan pengadilan setelah kesalahan terdakwa dibuktikan melalui proses peradilan yang sah.
Selain ketentuan lingkungan hidup, pembakaran hutan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pasal 50 ayat (2) huruf b mengatur larangan membakar hutan. Dengan demikian, terdapat dasar hukum khusus untuk menindak tindakan pembakaran yang terjadi pada kawasan hutan. Dalam menentukan pasal yang digunakan, aparat penegak hukum harus memperhatikan lokasi kejadian, bentuk perbuatan, status kawasan, serta ketentuan pidana yang relevan.
UU 6/2023+1
Menurut saya, penegakan hukum terhadap kebakaran hutan harus dilakukan secara hati-hati, tetapi tetap tegas. Ketegasan tidak berarti setiap orang yang berada di sekitar lokasi kebakaran langsung ditetapkan sebagai tersangka. Aparat harus membuktikan siapa yang melakukan pembakaran, bagaimana api bermula, apakah terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian, serta bagaimana hubungan antara tindakan tersebut dan kebakaran yang terjadi. Pembuktian yang tepat sangat penting agar penegakan hukum tidak salah sasaran sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Pelaku Pembakaran Hutan Harus Diproses Secara Pidana
Salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian adalah pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman hanya karena terjadi kebakaran di sekitar lahan yang dikuasainya. Harus terdapat dasar hukum dan pembuktian mengenai keterlibatan serta kesalahan orang tersebut. Oleh karena itu, penyidikan perkara kebakaran hutan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan tempat kejadian, pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi, hingga penggunaan keterangan ahli apabila diperlukan.
Apabila seseorang dengan sengaja membakar lahan untuk kepentingan pembukaan perkebunan, maka perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana lingkungan apabila tidak termasuk pengecualian yang sah. Sebaliknya, apabila kebakaran terjadi akibat kelalaian, penegak hukum perlu menguji ketentuan pidana yang mengatur akibat dari perbuatan lalai tersebut. Perbedaan kesengajaan dan kelalaian menjadi penting karena berpengaruh terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana serta ancaman hukuman yang dapat diterapkan.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat pula ketentuan mengenai perbuatan yang mengakibatkan kebakaran dan menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum. Pasal 308 berkaitan dengan kebakaran yang ditimbulkan secara sengaja, sedangkan Pasal 311 berkaitan dengan kebakaran akibat kealpaan dengan syarat akibat tertentu. Ketentuan tersebut dapat menjadi relevan apabila perbuatan dan akibat kebakaran memenuhi unsur yang dipersyaratkan. Namun, penerapannya harus memperhatikan hubungan antara KUHP dan undang-undang pidana khusus, termasuk asas lex specialis derogat legi generali.
Pusiknas Bareskrim Polri
Dalam pandangan saya, pelaku yang terbukti melakukan pembakaran hutan secara melawan hukum harus mendapatkan hukuman yang proporsional dengan tingkat kesalahan dan akibat perbuatannya. Penegakan hukum yang hanya berhenti pada teguran tanpa mempertimbangkan adanya unsur tindak pidana berisiko menimbulkan anggapan bahwa pembakaran hutan dapat diselesaikan secara sederhana. Padahal, kebakaran dapat menimbulkan dampak yang melampaui kepentingan individu, termasuk kerusakan habitat, pencemaran udara, serta terganggunya kegiatan ekonomi masyarakat sekitar.
Namun, saya juga berpandangan bahwa hukum pidana tidak boleh diterapkan secara serampangan terhadap masyarakat kecil. Tidak semua kebakaran terjadi karena kesengajaan, dan tidak setiap aktivitas masyarakat di sekitar hutan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Penegak hukum harus membedakan antara pembakaran yang disengaja, kelalaian yang memenuhi unsur pidana, dan kebakaran akibat faktor alam. Dengan demikian, hukum dapat memberikan perlindungan terhadap lingkungan sekaligus menjamin keadilan bagi setiap orang yang berhadapan dengan proses pidana.
Bagaimana Jika Pelaku Pembakaran Adalah Perusahaan?
Persoalan kebakaran hutan dan lahan juga perlu dikaji dari sudut pertanggungjawaban korporasi. Dalam kegiatan usaha yang memanfaatkan kawasan hutan atau lahan, terdapat kewajiban untuk mengelola risiko lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan tidak dapat hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi harus memperhatikan keselamatan lingkungan dan masyarakat sekitar. Ketika terjadi kebakaran pada wilayah kegiatan usaha, pemerintah perlu melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab kebakaran dan apakah terdapat pelanggaran kewajiban hukum oleh pihak perusahaan.
Hukum pidana lingkungan mengenal pertanggungjawaban korporasi. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan dasar bagi penanganan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha. Dalam keadaan yang memenuhi persyaratan hukum, pertanggungjawaban pidana dapat diarahkan kepada badan usaha, pihak yang memberikan perintah, atau pihak yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana. Ketentuan ini penting karena kejahatan lingkungan tidak selalu dilakukan oleh individu yang bekerja secara mandiri, tetapi dapat pula berkaitan dengan keputusan dan aktivitas organisasi usaha.
Menurut saya, apabila terbukti bahwa pembakaran lahan dilakukan atas perintah atau untuk kepentingan perusahaan dan memenuhi unsur tindak pidana, maka pertanggungjawaban hukum tidak seharusnya hanya dibebankan kepada pekerja lapangan. Penyidikan harus mampu menelusuri pihak yang mengambil keputusan, memberikan instruksi, atau mengendalikan kegiatan tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum dapat menjangkau pihak yang benar-benar bertanggung jawab berdasarkan peran dan kesalahannya, bukan semata-mata orang yang secara fisik berada di lokasi kejadian.
Meskipun demikian, keberadaan kebakaran dalam wilayah perusahaan tidak secara otomatis membuktikan bahwa perusahaan telah melakukan tindak pidana. Harus dilakukan pemeriksaan mengenai sumber api, kewajiban pengendalian kebakaran, tindakan pencegahan yang telah dilaksanakan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Prinsip ini penting agar penegakan hukum tetap didasarkan pada pembuktian yang objektif. Ketegasan terhadap perusahaan harus berjalan bersama penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah dan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi.
Kejahatan Lingkungan Tidak Cukup Diselesaikan dengan Hukuman Penjara
Penjatuhan pidana terhadap pelaku pembakaran hutan memang penting, tetapi tidak selalu dapat memulihkan lingkungan yang telah mengalami kerusakan. Seseorang yang dijatuhi hukuman penjara tidak secara otomatis mengembalikan pepohonan yang terbakar, memulihkan habitat satwa, atau memperbaiki kualitas tanah yang rusak. Oleh karena itu, penanganan kejahatan lingkungan perlu mempertimbangkan pemulihan lingkungan sebagai tujuan penting yang berjalan bersama penegakan hukum.
Dalam hukum lingkungan hidup, terdapat mekanisme pertanggungjawaban perdata yang dapat digunakan untuk menuntut ganti kerugian dan tindakan tertentu dalam rangka pemulihan lingkungan, apabila syarat hukumnya terpenuhi. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan salah satu dasar mengenai tanggung jawab atas kerugian akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Artinya, penanganan suatu peristiwa kebakaran tidak selalu berhenti pada pertanyaan mengenai siapa yang dipidana, tetapi juga dapat mencakup persoalan siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan dan bagaimana pemulihan dilaksanakan.
Menurut saya, pendekatan tersebut sangat relevan bagi Sulawesi Tenggara. Wilayah yang mengalami kebakaran membutuhkan perhatian terhadap kondisi ekologis setelah api berhasil dipadamkan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kawasan terdampak tidak dibiarkan begitu saja. Langkah rehabilitasi, pemantauan vegetasi, perlindungan tanah, serta evaluasi terhadap risiko kebakaran berulang merupakan bagian dari tanggung jawab pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan penanganan kebakaran tidak hanya diukur dari padamnya api atau banyaknya tersangka yang ditetapkan, tetapi juga dari pemulihan kawasan dan berkurangnya kejadian kebakaran pada masa mendatang.
Fakta Kebakaran di Sulawesi Tenggara Harus Menjadi Dasar Evaluasi Hukum
Persoalan kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara bukan sekadar ancaman yang bersifat teoritis. Berdasarkan siaran pers Kementerian Kehutanan tanggal 3 September 2026, luas kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara hingga Juli 2026 tercatat sekitar 2.735,48 hektare. Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran melalui deteksi dini, koordinasi, dan mobilisasi sumber daya. Data tersebut memperlihatkan bahwa kebakaran telah menjadi persoalan nyata yang membutuhkan tindakan pemerintah secara berkelanjutan.
Kehutanan
Sementara itu, hasil pemantauan BMKG yang diberitakan pada 27 Agustus 2026 mencatat 100 titik panas di Sulawesi Tenggara. Kabupaten Konawe menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yaitu 36 titik, disusul Kabupaten Muna sebanyak 19 titik dan Kolaka Timur sebanyak 10 titik. Konawe Selatan tercatat memiliki empat titik panas dalam pemantauan tersebut. Data ini memperlihatkan pentingnya membedakan antara wilayah yang memiliki titik panas terbanyak dan wilayah yang mengalami kebakaran terluas. Keduanya merupakan indikator berbeda yang perlu dianalisis secara tepat.
telisik.id
Adapun informasi mengenai kenaikan titik panas sekitar 146 persen yang menjadi perhatian dalam tulisan ini perlu dipastikan kembali periode dan sumber laporan resminya. Apabila angka tersebut telah terverifikasi, peningkatan itu menjadi alasan tambahan untuk memperkuat pengawasan. Akan tetapi, sekalipun terjadi peningkatan titik panas yang signifikan, hal tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya peningkatan jumlah kejahatan pembakaran hutan. Penegakan hukum harus tetap berangkat dari hasil penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran yang benar-benar terjadi.
Menurut saya, keadaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu membangun sistem pengawasan yang lebih responsif terhadap informasi kebakaran. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, pemerintah kabupaten, kepolisian, dinas kehutanan, BPBD, dan Manggala Agni perlu memperkuat koordinasi dalam menentukan kawasan prioritas pengawasan. Informasi titik panas harus segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan, terutama apabila terdeteksi pada kawasan yang memiliki vegetasi kering atau aktivitas pembukaan lahan.
Hal yang perlu dikritisi adalah kecenderungan penanganan kebakaran yang lebih menonjolkan pemadaman dibandingkan penyelidikan terhadap penyebabnya. Padahal, pemadaman dan penegakan hukum merupakan dua tindakan yang saling melengkapi. Pemadaman bertujuan menghentikan penyebaran api, sedangkan penyelidikan bertujuan mengetahui penyebab kebakaran dan menentukan apakah terdapat perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tanpa pemeriksaan terhadap penyebabnya, kebakaran berpotensi kembali terjadi karena faktor yang sama tidak pernah diselesaikan.
Perspektif Kriminologi: Mengapa Pembakaran Hutan Terus Menjadi Ancaman?
Dalam perspektif kriminologi, perilaku yang menimbulkan kebakaran hutan dan lahan perlu dipahami melalui berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor ekonomi, kebiasaan masyarakat, kesempatan melakukan pelanggaran, dan lemahnya pengawasan dapat menjadi bagian dari penjelasan mengenai mengapa pembakaran lahan dilakukan. Namun, faktor tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan perbuatan yang melanggar hukum. Sebaliknya, pemahaman terhadap penyebab perilaku diperlukan untuk merancang kebijakan pencegahan yang lebih efektif.
Teori Rational Choice menjelaskan bahwa seseorang dapat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan keuntungan dan risiko yang dipersepsikannya. Dalam konteks pembukaan lahan, seseorang mungkin memandang penggunaan api sebagai cara yang lebih cepat dan murah. Apabila risiko penindakan dianggap rendah, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai pilihan yang menguntungkan. Menurut saya, keadaan ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan kepastian penegakan hukum agar pembakaran lahan secara melawan hukum tidak menjadi pilihan yang dianggap mudah.
Selain itu, teori Routine Activity yang dikembangkan Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson menekankan hubungan antara pelaku yang termotivasi, sasaran yang memungkinkan, dan ketiadaan pengawasan yang memadai. Dalam konteks kebakaran hutan, kondisi lahan yang kering dapat memperbesar risiko penjalaran api, sedangkan lemahnya pengawasan dapat memberikan kesempatan bagi tindakan pembakaran yang melanggar hukum. Oleh karena itu, patroli kawasan rawan, pengawasan aktivitas pembukaan lahan, dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dari pencegahan.
Pendekatan Green Criminology memberikan sudut pandang yang lebih luas. Kejahatan lingkungan tidak hanya dilihat berdasarkan pelanggaran terhadap norma pidana, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap manusia, satwa, tumbuhan, dan keseimbangan ekosistem. Hutan yang terbakar dapat kehilangan sebagian fungsi ekologisnya. Masyarakat yang tidak terlibat dalam pembakaran pun dapat menanggung akibat berupa gangguan kesehatan, kerugian ekonomi, atau terganggunya aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, persoalan kebakaran hutan berkaitan erat dengan keadilan lingkungan.
Dalam pandangan saya, kejahatan lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda dari sejumlah kejahatan konvensional. Korban pencurian atau penganiayaan umumnya dapat diidentifikasi secara langsung, sedangkan korban kerusakan lingkungan dapat tersebar luas dan mengalami akibat dalam jangka panjang. Bahkan, generasi yang belum lahir dapat menanggung konsekuensi dari hilangnya fungsi hutan. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana lingkungan tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem.
Pemerintah Harus Tegas, Masyarakat Harus Terlibat
Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara tidak akan berhasil apabila hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting dalam membangun kebijakan pencegahan, sedangkan masyarakat mempunyai peran dalam menjaga lingkungan sekitar. Pemerintah desa, kelompok tani, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan perlu dilibatkan dalam pendidikan serta pengawasan kawasan rawan kebakaran. Keterlibatan masyarakat dapat membantu mendeteksi lebih awal aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
Pendidikan lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan. Masyarakat perlu memahami bahwa penggunaan api untuk membersihkan lahan mempunyai risiko besar, terutama ketika kondisi cuaca panas dan vegetasi mengering. Pemerintah juga perlu memperkenalkan metode pengelolaan lahan tanpa membakar yang sesuai dengan kemampuan masyarakat. Larangan hukum akan lebih efektif apabila disertai pengetahuan dan pilihan praktis yang memungkinkan masyarakat menjalankan kegiatan ekonominya tanpa merusak lingkungan.
Aparat penegak hukum juga perlu memberikan perhatian terhadap kemungkinan adanya pelanggaran yang melibatkan pelaku usaha. Apabila ditemukan bukti bahwa suatu kebakaran terjadi akibat tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana, proses hukum harus dilaksanakan secara profesional tanpa membedakan kedudukan sosial maupun ekonomi pihak yang terlibat. Prinsip persamaan di hadapan hukum harus menjadi dasar penegakan hukum lingkungan. Masyarakat kecil tidak boleh diperlakukan secara tidak adil, tetapi perusahaan besar juga tidak boleh memperoleh kekebalan hukum.
Menurut saya, pemerintah perlu mempublikasikan informasi mengenai jumlah kejadian kebakaran, luas wilayah terdampak, hasil penyelidikan, dan langkah pemulihan lingkungan secara berkala. Transparansi informasi akan membantu masyarakat menilai efektivitas kebijakan pencegahan. Di samping itu, keterbukaan mengenai penanganan perkara dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah dalam melindungi lingkungan hidup.
Penegakan Hukum sebagai Upaya Menyelamatkan Masa Depan Sulawesi Tenggara
Kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara harus menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan lingkungan hidup. Data mengenai luas kebakaran, sebaran titik panas, dan kondisi kerawanan wilayah memperlihatkan bahwa ancaman tersebut membutuhkan perhatian serius. Namun, penanganan kebakaran tidak boleh hanya dilakukan ketika api telah membesar. Pemerintah harus mengutamakan pencegahan melalui pengawasan, pendidikan masyarakat, penguatan koordinasi, dan kesiapan menghadapi keadaan darurat.
Hukum pidana mempunyai peranan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap tindakan pembakaran hutan dan lahan. Pelaku yang terbukti melakukan pembakaran secara melawan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ancaman pidana penjara dan denda yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan harus diterapkan berdasarkan pembuktian yang sah. Penegakan hukum tidak boleh dilakukan hanya untuk menunjukkan ketegasan pemerintah, tetapi harus benar-benar memberikan perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat.
Sebagai mahasiswa kriminologi, saya berpandangan bahwa penanggulangan kejahatan lingkungan membutuhkan keseimbangan antara pendekatan pencegahan dan penindakan. Hukuman pidana diperlukan terhadap pelaku yang terbukti bersalah, tetapi pencegahan harus tetap menjadi prioritas agar kerusakan lingkungan tidak terus berulang. Pemerintah perlu memahami faktor yang mendorong terjadinya pembakaran, memperkecil kesempatan melakukan pelanggaran, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai konsekuensi hukum dan ekologis dari tindakan tersebut.
Pada akhirnya, hutan Sulawesi Tenggara bukan hanya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi. Hutan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, tempat berlangsungnya keseimbangan ekosistem, serta warisan yang harus dijaga bagi generasi mendatang. Ketika hutan terbakar, kerugian yang muncul tidak selalu dapat diperbaiki hanya melalui pembayaran denda atau hukuman penjara. Pemulihan lingkungan membutuhkan waktu, biaya, dan komitmen yang besar.
Karena itu, jangan menunggu hutan Sulawesi Tenggara habis terbakar baru hukum ditegakkan. Jangan menunggu masyarakat menjadi korban baru pengawasan diperketat. Hukum harus hadir sebelum api membesar, bertindak ketika pelanggaran terbukti, dan memastikan lingkungan yang rusak mendapatkan pemulihan. Sebab, membiarkan pembakaran hutan yang melanggar hukum tanpa pertanggungjawaban berarti membiarkan masa depan lingkungan dipertaruhkan.
Penulis: Marlin, SH., MH
Komentar