Diduga Terbitkan SKT di Atas Tanah Bersertifikat, Camat Landono Jadi Tersangka

HEADLINE, HUKUM70 Dilihat

IndeksSultra.com, Kendari- Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) mengungkap dugaan praktik pemalsuan dokumen pertanahan di kawasan eks transmigrasi Desa Morini Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Dalam perkara tersebut, polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka, salah satunya S (53), aparatur sipil negara (ASN) yang saat ini menjabat sebagai Camat Landono.

S diduga terlibat dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) di atas lahan yang sebelumnya telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sejak 1982. Dugaan perbuatan itu terjadi ketika S masih menjabat sebagai Lurah Landono pada periode 2017–2022.

Kasubdit II Ditreskrimum Polda Sultra, Kompol Muh. Chairman Sumarlianto Akbar, mengungkapkan bahwa kasus tersebut berkaitan dengan dugaan tumpang tindih dokumen kepemilikan tanah di kawasan eks transmigrasi seluas kurang lebih 23 hektare. Jumat 20 November 2026.

Menurutnya, penyidik menemukan adanya penerbitan dokumen pertanahan baru terhadap bidang tanah yang sebelumnya telah memiliki sertifikat kepemilikan.

Sedikitnya 29 SKT yang diterbitkan pihak Kelurahan Landono serta sekitar 18 SHM yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Konawe Selatan menjadi bagian dari objek penyidikan.

“Munculnya dokumen baru di atas tanah yang telah bersertifikat itu kemudian memicu dugaan tumpang tindih kepemilikan,” ucap Kompol Muh. Chairman.

Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan pemalsuan dokumen tersebut bermula dari adanya pihak yang mengklaim kepemilikan bidang tanah di kawasan Lahan 2 Eks Transmigrasi Desa Morini Mulya.

Tanah yang diklaim tersebut diketahui telah memiliki dokumen SHM sejak 1982. Namun, pihak tertentu diduga kembali mengajukan permohonan penerbitan SKT melalui pemerintah kelurahan.

BACA JUGA  Gagal Selundupkan 9 WN Vietnam ke Australia, Tiga Warga Sultra Terancam 15 Tahun Penjara

Dokumen yang diterbitkan itu kemudian diduga dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan transaksi jual beli tanah kepada pihak lain.

Tidak hanya itu, penyidik juga menemukan dugaan permintaan uang ganti rugi kepada masyarakat yang telah mengantongi sertifikat kepemilikan sejak puluhan tahun lalu.

Dalam perkara ini, tersangka S diduga memiliki peran menerbitkan SKT ketika masih menjabat sebagai Lurah Landono.

Sementara itu, tersangka B alias LB (53), seorang buruh harian lepas asal Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, diduga menjadi pihak yang mengklaim tanah sekaligus mengajukan permohonan penerbitan SKT.

Tersangka lainnya, JH alias A (34), seorang wiraswasta asal Kelurahan Landono, diduga menggunakan SKT atas nama B alias LB untuk menjual bidang tanah kepada pihak lain.

JH juga diduga meminta ganti rugi kepada warga yang sebelumnya telah memiliki SHM sejak 1982.

Adapun NB (58), seorang ASN yang bekerja sebagai staf Puskesmas Landono, diduga ikut terlibat dengan menandatangani dokumen sebagai saksi batas dalam penerbitan SKT milik B alias LB.

Dari empat tersangka tersebut, dua orang telah menjalani penahanan. Sementara dua tersangka lainnya tidak ditahan dengan pertimbangan kondisi kesehatan.

Kompol Muh. Chairman menjelaskan, penetapan empat tersangka tersebut merupakan bagian dari penanganan klaster pertama perkara dugaan pemalsuan dokumen pertanahan di wilayah Landono.

Kasus ini ditangani berdasarkan empat laporan polisi yang diterima Polda Sultra sepanjang 2026.

BACA JUGA  Dirlantas Polda Sultra Ajak Masyarakat Wujudkan Mudik Aman dan Bahagia melalui Dialog RRI

Laporan pertama tercatat dengan nomor LP/B/129/III/2026 tertanggal 14 Maret 2026.

Selanjutnya, dua laporan masing-masing bernomor LP/B/290/VI/2026 dan LP/B/292/VI/2026 diterima pada 26 Juni 2026, disusul laporan LP/B/380/VIII/2026 tertanggal 4 Agustus 2026.

Meski telah menetapkan empat tersangka, penyidik memastikan pengusutan perkara belum selesai.

Polisi kini mulai mengembangkan penyidikan terhadap klaster kedua yang berkaitan dengan dugaan penerbitan dokumen pertanahan baru di atas lahan eks transmigrasi tersebut.

Salah satu fokus penyidikan adalah proses penerbitan SKT, Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, hingga terbitnya SHM baru pada 2022.

Dokumen-dokumen tersebut diduga berkaitan dengan bidang tanah yang sebelumnya telah memiliki sertifikat sejak 1982.

Penyidik akan menelusuri seluruh tahapan administrasi pertanahan, mulai dari pihak yang mengajukan permohonan, pejabat yang memproses dokumen, hingga pihak yang menggunakan dokumen tersebut untuk kepentingan tertentu.

Selain itu, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang memperoleh keuntungan dari dugaan penyimpangan penerbitan dokumen tanah tersebut.

Pengembangan perkara dilakukan untuk memastikan apakah terdapat keterlibatan pihak lain dalam rangkaian penerbitan dokumen yang menyebabkan munculnya klaim kepemilikan atas tanah yang sama.

Polda Sultra menegaskan bahwa proses penyidikan akan terus dilakukan guna mengungkap dugaan tindak pidana pertanahan di kawasan eks transmigrasi Landono secara menyeluruh.

Pengusutan tersebut juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap dugaan penyalahgunaan dokumen pertanahan yang berpotensi merugikan masyarakat pemegang sertifikat tanah.***

Redaksi

Komentar