IndeksSultra.com, Kendari- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara mulai memanaskan mesin pemetaan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Hal itu ditandai dengan dibukanya Pelatihan Petugas Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026, yang digelar pada 17–19 November 2025.
Pelatihan ini menjadi tahapan krusial dalam menyiapkan data akurat sebagai fondasi kebijakan keuangan nasional, sekaligus cerminan kesiapan daerah dalam mendukung target besar literasi dan inklusi keuangan yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029.
Kegiatan tersebut dihadiri Pelaksana Tugas Kepala BPS Sulawesi Tenggara Andi Kurniawan, jajaran OJK dan BPS, serta para petugas lapangan yang akan menjadi ujung tombak pendataan SNLIK 2026.
Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha menegaskan bahwa SNLIK bukan sekadar survei rutin, melainkan instrumen strategis untuk membaca kondisi nyata masyarakat dalam mengakses dan memahami layanan keuangan.
Menurutnya, data SNLIK akan menjadi dasar penting dalam merancang program edukasi dan inklusi keuangan yang tepat sasaran.
“Target nasional literasi keuangan 69,35 persen dan inklusi keuangan 93 persen membutuhkan data yang benar-benar valid. SNLIK adalah fondasi untuk memastikan kebijakan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Bismi.
SNLIK 2026 merupakan pelaksanaan ketiga hasil kolaborasi OJK dan BPS. Survei ini tetap melibatkan 10.800 responden di 34 provinsi, dengan sejumlah penyempurnaan metodologi, di antaranya penggunaan klasifikasi wilayah Satuan Lingkungan Setempat (SLS) guna mempermudah koordinasi dan pendekatan ke masyarakat.
Di Sulawesi Tenggara, pendataan akan difokuskan di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Muna Barat. Ketiga wilayah tersebut dipilih untuk merepresentasikan keragaman karakter masyarakat pesisir, perdesaan, serta dinamika demografi daerah berkembang.
Survei akan menyasar responden berusia 15–79 tahun dan mengukur lima aspek literasi keuangan, yakni pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku, serta satu aspek inklusi keuangan berupa penggunaan layanan keuangan.
Selama tiga hari pelatihan, para petugas dibekali pemahaman teknis mulai dari pengisian kuesioner, penggunaan showcard, konsep dan definisi survei, teknik probing, hingga simulasi lapangan. Bekal ini dinilai penting untuk memastikan kualitas data yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat.
Bismi juga memaparkan gambaran hasil SNLIK 2025, yang menunjukkan masih perlunya penguatan pada aspek keterampilan, sikap, dan perilaku keuangan konvensional, serta rendahnya aspek pengetahuan dan keyakinan pada keuangan syariah. Temuan tersebut, menurutnya, menjadi catatan penting bagi para petugas dalam melakukan pendataan.
“Setiap pertanyaan dan probing harus dilakukan secara tepat, karena dari sanalah kualitas data ditentukan,” tegasnya.
Melalui pelatihan ini, OJK berharap seluruh petugas siap melaksanakan pendataan lapangan pada Januari–Februari 2026 secara profesional dan akurat, sehingga hasil SNLIK 2026 dapat menjadi rujukan utama dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya di Sulawesi Tenggara.***
Redaksi
Komentar