Cegah Kejahatan Kripto Lintas Negara, OJK Gandeng UNODC Perkuat Pengawasan Aset Digital

EKONOMI, NASIONAL56 Dilihat

IndeksSultra.com, Yogyakarta- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kerja sama internasional untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kejahatan keuangan berbasis teknologi, khususnya penyalahgunaan aset kripto dan aset keuangan digital dalam aktivitas ilegal lintas negara.

Langkah tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang mendapat dukungan Pemerintah Jepang dalam forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting di Yogyakarta, 18–20 November 2026.

Forum ini menjadi wadah koordinasi antara regulator sektor keuangan, aparat penegak hukum, organisasi internasional, dan pelaku industri untuk memperkuat pengawasan serta penanganan berbagai modus kejahatan yang memanfaatkan teknologi aset digital.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Adi Budiarso, mengatakan perkembangan industri aset digital memberikan peluang besar bagi inovasi dan pertumbuhan sektor keuangan.

Namun, di balik peluang tersebut, muncul tantangan baru berupa penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas ilegal, termasuk penipuan digital, pencucian uang, dan pemindahan aset hasil kejahatan melintasi batas negara.

“Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi domestik dan internasional yang erat, mengingat perusahaan, platform, aset, dan korban dapat berada di berbagai yurisdiksi. Pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara menjadi sangat penting untuk memperkuat efektivitas penanganan kejahatan keuangan digital,” kata Adi saat membuka pertemuan, Rabu (18/11/2026).

Pembukaan kegiatan tersebut turut dihadiri Cybercrime Programme Officer UNODC, Himal Ojha, bersama perwakilan sejumlah otoritas pengawas dan lembaga penegak hukum dari berbagai negara.

Modus Kejahatan Kripto Semakin Kompleks

Adi menjelaskan, perkembangan transaksi aset kripto yang semakin cepat dan dapat dilakukan lintas negara menghadirkan tantangan tersendiri bagi otoritas pengawas maupun aparat penegak hukum.

Perbedaan regulasi, sistem pengawasan, serta kesiapan teknologi di masing-masing negara menjadi salah satu kendala dalam mendeteksi dan menindak aktivitas keuangan digital ilegal.

BACA JUGA  Pemprov Sultra Raih Dua Penghargaan, Bawa Pulang Dana Apresiasi Rp3 Miliar

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah belum meratanya penerapan Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule.

Ketentuan tersebut berkaitan dengan kewajiban penyedia layanan aset virtual untuk memperoleh, menyimpan, dan menyampaikan informasi tertentu mengenai pihak pengirim dan penerima dalam transaksi aset digital.

Penerapan yang belum seragam di berbagai negara dinilai dapat menyulitkan proses penelusuran transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Karena itu, OJK menilai penguatan pertukaran informasi dan koordinasi lintas yurisdiksi menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi kejahatan keuangan digital.

Selain itu, integrasi informasi mengenai transaksi keuangan, keamanan siber, pengaduan konsumen, serta penegakan hukum perlu terus dikembangkan.

Pemanfaatan teknologi analisis transaksi berbasis blockchain juga menjadi salah satu instrumen yang dapat mendukung proses identifikasi dan penelusuran aset digital.

Penipuan Berbasis AI hingga Pencucian Uang Jadi Sorotan

Dalam pertemuan tersebut, para delegasi membahas sejumlah ancaman yang berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi keuangan digital.

Salah satunya adalah kejahatan berbasis kecerdasan artifisial atau AI-enabled fraud, yakni praktik penipuan yang memanfaatkan teknologi AI untuk mendukung aktivitas kejahatan.

Selain itu, pembahasan mencakup penyalahgunaan aset virtual untuk pencucian uang, pengawasan stablecoin, serta tantangan investigasi terhadap transaksi aset kripto yang melibatkan berbagai negara.

Para peserta juga mendiskusikan perkembangan regulasi aset digital di masing-masing negara, termasuk mekanisme pertukaran informasi antara regulator dan sektor swasta.

Studi kasus penegakan hukum turut menjadi bagian dari agenda untuk memperkuat pemahaman mengenai pola kejahatan serta metode penelusuran aset hasil tindak pidana.

Melalui diskusi kelompok, para delegasi berupaya merumuskan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi pengawasan dan penegakan hukum di kawasan Asia Tenggara.

Libatkan Regulator dan Aparat Penegak Hukum Berbagai Negara

BACA JUGA  Telkomsel Hadirkan Mode Dasar Instagram untuk SIMPATI, Tetap Bisa Akses Meski Kuota Habis

Forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting melibatkan perwakilan Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Singapura.

Pertemuan tersebut juga diikuti sejumlah institusi dari Jepang dan Amerika Serikat.

Dari unsur regulator, hadir perwakilan Securities Commission Malaysia, Securities and Exchange Commission Philippines, Securities and Exchange Commission Thailand, Securities and Exchange Regulator of Cambodia, serta Bank of the Lao People’s Democratic Republic.

Selain otoritas pengawas, kegiatan ini melibatkan organisasi kepolisian internasional INTERPOL, akademisi, asosiasi industri, serta perusahaan yang bergerak dalam analisis dan pemantauan transaksi berbasis teknologi blockchain.

Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memperkuat kerja sama dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani penyalahgunaan aset digital untuk kegiatan ilegal.

OJK Dorong Industri Kripto yang Aman dan Berintegritas

Melalui kerja sama dengan UNODC dan dukungan Pemerintah Jepang, OJK berupaya memperkuat kapasitas pengawasan sekaligus meningkatkan kesiapan otoritas dalam menghadapi perkembangan modus kejahatan keuangan digital.

Penguatan tersebut mencakup peningkatan kemampuan analisis transaksi, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta pengembangan mekanisme pertukaran informasi yang lebih cepat dan responsif.

Di sisi lain, OJK juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan inovasi industri aset keuangan digital dan penerapan prinsip perlindungan konsumen.

Hal ini diperlukan agar perkembangan industri kripto tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga didukung sistem pengawasan yang mampu memitigasi risiko penyalahgunaan.

Kolaborasi regional dan internasional tersebut menjadi bagian dari komitmen OJK dalam membangun ekosistem aset keuangan digital dan aset kripto yang inovatif, transparan, serta berintegritas.

Dengan pengawasan yang semakin terkoordinasi, OJK berharap risiko kejahatan keuangan digital lintas negara dapat ditangani lebih efektif, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem keuangan.***

Redaksi

Komentar