Pemprov Sultra Tangani 602 Rumah Tak Layak Huni, ASR-Hugua Siapkan Peningkatan Anggaran pada 2027

SULTRA63 Dilihat

IndeksSultra.com, Kendari- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menargetkan penanganan 602 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di 13 kabupaten/kota rampung pada awal Desember 2026.

Program yang menjadi salah satu prioritas Gubernur Andi Sumangerukka (ASR) dan Wakil Gubernur Hugua itu menyasar masyarakat yang membutuhkan perbaikan tempat tinggal.

Untuk merealisasikan program tersebut, Pemprov Sultra mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 juta bagi setiap unit rumah. Dengan jumlah sasaran mencapai 602 unit, total kebutuhan anggaran program tersebut mencapai sekitar Rp30,1 miliar.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Sultra, Dr. Ir. Martin Effendi Patulak, M.Si., mengatakan pembangunan rumah layak huni saat ini terus berjalan dengan progres pekerjaan secara keseluruhan mencapai 60 hingga 70 persen.

Menurutnya, perkembangan pekerjaan di setiap kabupaten dan kota berbeda-beda. Bahkan, terdapat daerah yang progres pembangunannya telah mencapai 89 persen.

“Program prioritas Bapak Gubernur ini menyasar 602 rumah tidak layak huni yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Anggarannya masing-masing Rp50 juta per rumah. Saat ini progresnya sekitar 60 sampai 70 persen, bahkan ada daerah yang sudah mencapai 89 persen. Kami berharap awal Desember seluruhnya bisa rampung,” kata Martin.

Distribusi Material Sempat Terhambat

Martin mengungkapkan, pelaksanaan pembangunan sempat mengalami keterlambatan akibat keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan semen di sejumlah lokasi.

BACA JUGA  Gubernur Sultra: Inspektorat adalah Dokter Keluarga, Temuan Harus Muncul Dari Internal

Kondisi tersebut menyebabkan pekerjaan tertunda sekitar dua pekan. Meski demikian, hambatan yang dihadapi bukan berkaitan dengan persoalan teknis konstruksi bangunan.

“Sebenarnya tidak ada kendala teknis di lapangan. Hanya saja, sempat terjadi kelangkaan BBM dan semen sehingga pekerjaan tersendat sekitar dua minggu karena material belum tersedia,” jelasnya.

Untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Sultra melakukan pemantauan setiap pekan.

Pengawasan melibatkan tenaga teknis dan konsultan lapangan yang bertugas memeriksa perkembangan pekerjaan, kualitas material, serta kesesuaian pembangunan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Sebelum pekerjaan dimulai, pemerintah juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat, termasuk menyepakati jenis dan kualitas bahan bangunan yang akan digunakan.

“Kami melakukan pemantauan setiap minggu karena ada tenaga teknis dan konsultan di lapangan. Sebelum pembangunan dimulai, masyarakat juga sudah diberikan sosialisasi dan diajak menyepakati material bangunan yang akan disalurkan,” ungkap Martin.

Tahun 2027, Anggaran per Rumah Direncanakan Naik Jadi Rp70 Juta

Selain menyelesaikan pembangunan tahun ini, Pemprov Sultra mulai menyiapkan kelanjutan program RTLH pada 2027 dengan rencana peningkatan anggaran bantuan.

Martin menyebutkan, nilai bantuan yang sebelumnya Rp50 juta per unit direncanakan meningkat menjadi Rp70 juta per rumah atau bertambah Rp20 juta.

Peningkatan anggaran tersebut diarahkan untuk memperbaiki kualitas bangunan serta memberikan dukungan pembiayaan yang lebih memadai bagi masyarakat penerima manfaat.

BACA JUGA  OJK Sultra Targetkan 1.650 Peserta Colorful BIK Night Run 2026

Untuk pelaksanaan program tahun depan, Pemprov Sultra telah menyiapkan rencana anggaran sekitar Rp70 miliar.

Jika seluruh anggaran tersebut digunakan dengan nilai bantuan Rp70 juta per unit, program berpotensi menjangkau sekitar 1.000 rumah. Namun, jumlah pasti penerima masih bergantung pada penetapan anggaran dan hasil verifikasi.

Martin menjelaskan, penentuan lokasi penerima bantuan tahun 2027 masih dalam proses. Pemerintah akan mempertimbangkan pemerataan penanganan, termasuk memberikan perhatian kepada daerah yang belum memperoleh alokasi pada tahun sebelumnya.

ASR-Hugua Fokus Perbaikan Hunian Masyarakat

Penanganan rumah tidak layak huni menjadi salah satu program pembangunan yang dijalankan pemerintahan ASR-Hugua untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat Sultra.

Program tersebut difokuskan pada perbaikan kondisi bangunan agar keluarga penerima manfaat dapat menempati rumah yang lebih aman dan layak.

Dengan sasaran 602 unit pada 2026, pemerintah provinsi berupaya memperluas penanganan kebutuhan perumahan di sejumlah kabupaten dan kota.

Sementara itu, rencana peningkatan nilai bantuan dan anggaran pada 2027 menjadi langkah lanjutan untuk memperbesar cakupan program.

Pemprov Sultra menargetkan pekerjaan tahun ini dapat diselesaikan pada awal Desember, sebelum melanjutkan program penanganan rumah tidak layak huni pada tahun anggaran berikutnya.

 

Komentar