IndeksSultra.com, Kendari- Pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan hukum bagi kelompok rentan melalui dukungan terhadap pembentukan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dukungan tersebut ditandai dengan kehadiran Asisten I Sekretariat Daerah Kota Kendari, Adriana Musaruddin, dalam agenda launching pembentukan 11 Ditres PPA-PPO tingkat Polda serta 22 Satres PPA-PPO di tingkat Polres. Kegiatan nasional ini dipusatkan di Polda Sulawesi Tenggara pada Rabu (21/1/2026) dan digelar secara daring di seluruh Indonesia.
Selain peresmian struktur baru di tubuh Polri, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Polri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kerja sama tersebut bertujuan memperkuat pengawasan serta perlindungan terhadap pekerja migran, khususnya perempuan, dari ancaman tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Pembentukan satuan khusus ini merupakan langkah strategis Polri dalam meningkatkan pelayanan terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok pekerja yang rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Kehadiran unit ini diharapkan mampu memberikan akses keadilan yang lebih cepat, responsif, dan berkeadilan.
Secara regulasi, pembentukan Ditres dan Satres PPA-PPO mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta berbagai aturan turunan yang mengatur tata kerja di lingkungan Polri.
Melalui MoU tersebut, Polri dan KemenP2MI juga berkomitmen memperkuat sinergi dalam mencegah dan menindak kejahatan perdagangan orang yang kerap melibatkan jaringan lintas wilayah hingga internasional.
Pemerintah Kota Kendari menyatakan siap berkolaborasi aktif dengan aparat penegak hukum untuk menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional, guna menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah bagi perempuan serta anak di Kota Kendari.
Komentar