Pemprov Sultra Gandeng Yayasan Asmar Abadi, 150 Mahasiswa Sultra Akhirnya Terima Beasiswa

Penyaluran bantuan ini menjadi jawaban atas penantian para mahasiswa yang telah melalui proses seleksi sejak sekitar satu tahun lalu namun belum menerima realisasi beasiswa.

“Hari ini kita serahkan beasiswa kepada 150 mahasiswa sesuai janji saya bahwa mereka akan menerima pada bulan Mei,” kata Gubenur, Jumat 22 Mei 2026.

ASR menjelaskan, program beasiswa tersebut sejatinya merupakan bagian dari program Sultra Cerdas. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah menghadapi kendala pada mekanisme penganggaran daerah sehingga penyaluran melalui APBD tidak dapat dilakukan dalam waktu cepat.

Menurutnya, penggunaan anggaran pemerintah harus mengikuti nomenklatur dan aturan yang berlaku. Karena itu, jika dipaksakan melalui skema pergeseran anggaran, realisasi bantuan justru akan membutuhkan waktu lebih lama.

“Kalau diproses melalui pergeseran anggaran, waktunya akan lebih lama lagi,” katanya.

Berangkat dari kondisi tersebut, Pemprov Sultra mengambil langkah percepatan dengan menggandeng Yayasan Asma Abadi agar bantuan pendidikan dapat segera diterima para siswa.

Dikatakan, keputusan tersebut lahir dari keinginan agar hasil seleksi yang telah berjalan cukup lama tidak kembali tertunda.

“Sudah terlalu lama, hampir setahun sejak penilaian dan seleksi dilakukan. Karena itu akhirnya diambil alih oleh Yayasan Asma Abadi,” jelasnya.

Melalui keterlibatan yayasan, proses verifikasi dan penilaian kembali dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pihak penyelenggara, sehingga penyaluran bantuan tetap berlangsung secara selektif dan tepat sasaran.

Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sultra dan Yayasan Asma Abadi ini dinilai menjadi solusi percepatan di tengah keterbatasan mekanisme penganggaran pemerintah, sekaligus memastikan janji bantuan pendidikan kepada siswa tidak berlarut-larut.

Meski demikian, ASR memastikan peluang penambahan program beasiswa masih terbuka bagi siswa lain yang belum terakomodasi. Namun, pelaksanaannya tetap bergantung pada ketersediaan anggaran serta kesesuaian aturan penggunaan APBD.

“Kalau menggunakan APBD harus sesuai nomenklatur. Kalau tidak ada, kita tidak bisa menggunakan dana itu karena berpotensi menimbulkan masalah hukum,” tegasnya.

Harapannya, program bantuan pendidikan dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak pelajar Sulawesi Tenggara memperoleh akses pendidikan yang lebih baik.

“Kalau nanti anggarannya tersedia dan nomenklaturnya sesuai, tentu bisa dilaksanakan,” pungkasnya.