IndeksSultra.com, Kendari– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka (ASR) menjalankan sejumlah program pertanian sepanjang 2026, mulai dari rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan sarana pengairan, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga penyediaan benih padi dan sarana peternakan.
Untuk rehabilitasi irigasi, Pemprov Sultra mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,7 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga Sultra, Ir. Muhamad Said, mengatakan anggaran tersebut diarahkan untuk penanganan tiga daerah irigasi di Kabupaten Konawe Selatan dan Muna Barat.
Ketiga daerah irigasi tersebut meliputi Daerah Irigasi (DI) Laeya di Kabupaten Konawe Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp504.943.234, DI Roraya I sebesar Rp503.247.867, serta DI Kambara di Kabupaten Muna Barat sebesar Rp501.898.034.
Dengan demikian, total alokasi untuk tiga paket rehabilitasi yang telah dirinci mencapai sekitar Rp1.700.190.453.
Said menjelaskan, rehabilitasi dilakukan karena sejumlah jaringan irigasi masih membutuhkan perbaikan untuk meningkatkan layanan pengairan lahan pertanian.
Berdasarkan data Dinas SDA dan Bina Marga Sultra, terdapat 12 daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dengan luas baku 11.540 hektare. Dari jumlah tersebut, areal fungsional baru mencapai 7.729 hektare.
Hasil evaluasi melalui sistem e-PAKSI pada 2025 juga menunjukkan indeks kinerja jaringan irigasi Sultra berada pada angka 61,9 persen atau kategori kurang.
Pembangunan Irigasi Tersier dan Sumur Bor
Selain rehabilitasi jaringan irigasi, program pembangunan pertanian juga mencakup pembangunan irigasi tersier sepanjang 760 meter di empat wilayah.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra, pembangunan tersebut tersebar di Kapontori, Kabupaten Buton sepanjang 200 meter, Samaturu di Kolaka 200 meter, Ladongi di Kolaka Timur 160 meter, serta Bungi di Kota Baubau 200 meter.
Dukungan sarana pengairan lainnya berupa dua unit sumur bor untuk tanaman pangan di Samaturu, Kabupaten Kolaka.
Sementara itu, bantuan benih padi sebanyak delapan ton dialokasikan untuk Kabupaten Bombana.
Bantuan Alsintan untuk Sejumlah Kabupaten
Pemprov Sultra juga mencatat program bantuan alsintan prapanen yang tersebar di sejumlah daerah. Berdasarkan infografis Dinas Kominfo Sultra, bantuan hand tractor tercatat sebanyak 13 unit, masing-masing untuk Konawe empat unit, Konawe Selatan satu unit, Bombana empat unit, Kolaka Timur satu unit, Kolaka dua unit, dan Kolaka Utara satu unit.
Selain itu, terdapat dua unit traktor roda empat untuk Konawe Selatan, bantuan 128 unit hand sprayer di Buton dan 145 unit di Kolaka, serta tiga unit cultivator untuk Kabupaten Buton.
Untuk mendukung kegiatan panen, bantuan combine harvester tercatat sebanyak tiga unit, terdiri atas satu unit untuk Konawe dan dua unit untuk Konawe Selatan.
Dukungan sarana produksi lainnya berupa bantuan kapur pertanian sebanyak 500 ton, masing-masing 250 ton untuk Konawe dan Konawe Selatan.
Di sektor peternakan, bantuan bibit ayam petelur sebanyak 7.200 ekor dan pakan 57,6 ton diarahkan ke Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan.
ASR Soroti Produksi Padi di Tengah Kekeringan
Perhatian terhadap sektor pertanian juga disampaikan Gubernur ASR saat menghadiri panen raya padi sawah di Desa Iwoikondo, Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur, Sabtu (31/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, ASR menyoroti kemampuan petani mempertahankan produksi padi meskipun menghadapi kondisi kekeringan.
“Kita patut bersyukur, di tengah kondisi kekeringan yang berkepanjangan, hari ini kita masih bisa melaksanakan panen padi,” ujar ASR.
Kabupaten Kolaka Timur merupakan salah satu daerah penghasil padi di Sultra dengan kontribusi sekitar 16 persen terhadap produksi padi provinsi.
Melalui rehabilitasi irigasi dan berbagai bantuan sarana pertanian tersebut, Pemprov Sultra memfokuskan penanganan pada kebutuhan pengairan, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, dan kegiatan panen.
Program-program itu menjadi bagian dari kebijakan pembangunan sektor agromaritim yang dijalankan pemerintahan Gubernur Andi Sumangerukka pada 2026.(Adv)
Komentar