IndeksSultra.com, Kendari- Badan Pusat Statistik (BPS) Konawe Selatan (Konsel) menekankan pentingnya kualitas petugas dalam menghasilkan data statistik yang akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Hal itu disampaikan Kepala BPS Konawe Selatan, Zablin saat memberikan arahan dalam pembukaan Pelatihan Petugas Survei Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (SPDT NTP).
Zablin mengatakan, BPS terus berupaya meningkatkan kualitas data yang dihasilkan. Namun, upaya tersebut tidak dapat dilakukan sendiri karena membutuhkan dukungan mitra dan petugas lapangan yang memiliki konsep serta pemahaman yang sama mengenai pelaksanaan survei.
Menurutnya, data statistik yang berkualitas harus mampu menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Karena itu, tugas petugas survei tidak sekadar mengajukan pertanyaan kemudian mencatat jawaban yang diberikan responden.
“Ini tidak cukup dengan kita bertanya dan menulis jawaban. Bagaimana kalau responden bohong? Data yang berkualitas akan ada dengan adanya petugas yang berkualitas,” jelasnya, Rabu 7 Oktober 2026
Dalam pelaksanaan survei, petugas juga menghadapi kondisi ketika responden cenderung menyembunyikan atau menutupi informasi tertentu. Fenomena tersebut menuntut petugas memiliki kemampuan untuk menggali informasi secara tepat melalui proses probing.
Untuk itu, Zablin meminta peserta pelatihan memahami konsep SPDT NTP secara menyeluruh. Pemahaman tersebut penting agar petugas mampu melakukan wawancara dengan baik, termasuk menggali informasi mengenai berbagai jenis barang yang dikonsumsi maupun dihasilkan petani beserta harganya.
“Dengan mengikuti pelatihan, petugas diharapkann akan memahami dan berupaya mengisi kuesioner dengan baik dan sungguh-sungguh,” lanjutnya.
Zablin menambahkan, kemampuan probing harus didukung pengetahuan petugas terhadap konsep survei dan kondisi objek yang diteliti. Pertanyaan dalam wawancara, kata dia, semestinya tidak hanya menjadi proses untuk mendapatkan jawaban, tetapi juga sarana melakukan klarifikasi terhadap informasi yang diberikan responden.
Petugas juga perlu memiliki pengetahuan awal mengenai komoditas maupun barang yang dihasilkan petani. Dengan demikian, ketika menemukan jawaban yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi atau pengetahuan yang dimiliki, petugas dapat melakukan pendalaman dan klarifikasi.
Menurut Zablin, data SPDT NTP memiliki peran penting karena berkaitan dengan penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP), yang menjadi salah satu indikator untuk melihat kondisi dan kesejahteraan petani.
Kesalahan dalam proses pengumpulan data, lanjut dia, berpotensi memengaruhi hasil indeks. Pada akhirnya, hal tersebut dapat berdampak terhadap proses evaluasi dan perencanaan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sektor pertanian.
Ia mencontohkan, data pertanian dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan kebijakan, termasuk terkait pemberian subsidi pupuk maupun bantuan bibit kepada petani.
“Kalau indeksnya salah, maka akan membuat kesalahan pemerintah dan DPR untuk melakukan mengevaluasi,” ujarnya.
Pihanya berharap seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan serius dan memahami setiap konsep serta prosedur yang diberikan. Ia menegaskan, kualitas data yang dihasilkan merupakan tanggung jawab bersama karena akan menjadi dasar bagi pemerintah, DPR, dan kementerian terkait dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi kesejahteraan petani.
“Data yang berkualitas adalah harapan kita bersama agar pemerintah, DPR dan kementerian terkait dapat melakukan evaluasi dengan baik terkait kesejahteraan petani,” katanya.
Ia pun mengingatkan para petugas agar menjadikan pelatihan tersebut sebagai bekal untuk melaksanakan tugas di lapangan secara profesional.
“Ikuti pelatihan dengan baik, pahami dengan baik dan jadilah petugas yang berkualitas. Setiap yang kita tulis akan menentukan tingkat kesejahteraan petani,” pungkas Zablin.
Komentar