Gubernur Andi Sumangerukka Ultimatum OPD Sultra, Serapan Anggaran Harus Tembus 80 Persen dalam Sebulan

SULTRA59 Dilihat

IndeksSultra.com, Kendari- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, memberikan peringatan tegas kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra agar segera mempercepat realisasi penyerapan anggaran tahun 2026.

Orang nomor satu di Sultra itu memberikan waktu satu bulan kepada seluruh OPD untuk meningkatkan serapan anggaran hingga melampaui 80 persen. Jika target tersebut tidak tercapai, pemerintah provinsi akan melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD yang bersangkutan.

Penegasan tersebut merupakan bentuk keseriusan Gubernur dalam memastikan pelaksanaan program pembangunan daerah berjalan optimal, terutama menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.

Andi Sumangerukka menegaskan, rendahnya realisasi anggaran tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat menghambat pelaksanaan berbagai program yang telah direncanakan pemerintah daerah.

“Ya, nanti kita akan evaluasi. Saya kasih waktu bulan depan untuk harus di atas 80 persen. Kalau mereka tidak bisa mencapai itu, maka kita akan mengevaluasi,” tegas Andi Sumangerukka, Selasa 17 November 2026.

BACA JUGA  Gerakan Pangan Murah, Upaya Pemprov Sultra Kendalikan Harga dan Kebutuhan Masyarakat Jelang Idulfitri

Menurutnya, evaluasi tidak hanya difokuskan pada besaran anggaran yang berhasil direalisasikan, tetapi juga menyangkut kemampuan masing-masing OPD dalam menyusun perencanaan serta melaksanakan program kerja.

Gubernur menilai, kualitas perencanaan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan penyerapan anggaran. Karena itu, OPD yang memiliki tingkat realisasi rendah harus mampu menjelaskan penyebab keterlambatan pelaksanaan program.

“Apa yang kita evaluasi? Kalau memang daya serapnya kurang akibat dari perencanaannya kurang, maka OPD-OPD yang bersangkutan akan kita evaluasi,” ujarnya.

Selain mengevaluasi kinerja perangkat daerah, Andi Sumangerukka juga membuka peluang untuk meninjau kembali kebijakan alokasi anggaran terhadap OPD yang dinilai belum mampu menjalankan program secara maksimal.

Langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan keuangan daerah lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.

Meski demikian, Gubernur mengakui bahwa tidak seluruh keterlambatan penyerapan anggaran disebabkan oleh lemahnya perencanaan. Sejumlah OPD juga menghadapi persoalan teknis yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan.

BACA JUGA  Apel Perdana Usai Idulfitri, Gubernur Sultra Dorong ASN Ubah Pola Pikir dan Tingkatkan Kinerja

“Ada hal-hal yang masih belum bisa mereka lakukan karena ada kendala teknis,” ungkapnya.

Kendati terdapat berbagai hambatan, Andi Sumangerukka menginginkan seluruh perangkat daerah segera melakukan langkah percepatan agar program yang telah dianggarkan dapat direalisasikan sesuai target.

Evaluasi yang akan dilakukan Pemprov Sultra diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pengawasan terhadap kinerja OPD, tetapi juga menjadi momentum pembenahan sistem perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah.

Dengan batas waktu satu bulan yang diberikan, seluruh OPD dituntut menunjukkan peningkatan kinerja, khususnya dalam mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik.

Pemprov Sultra berharap percepatan realisasi anggaran tersebut dapat memastikan program pembangunan tahun 2026 terlaksana secara optimal sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.***

Redaksi

Komentar