IndeksSultra.com, Kendari– Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar pelatihan petugas Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei Ekonomi Rumah Tangga Triwulanan (SERUTI) untuk periode Maret 2026.
Pelatihan tersebut dilaksanakan dalam dua gelombang dengan metode daring dan luring. Gelombang kedua dilaksanakan secara daring pada 13–15 Januari 2026, dilanjutkan pelatihan luring pada 19–20 Januari 2026. Sementara pada gelombang pertama, tercatat sebanyak 27 peserta yang terdiri daru 20 Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Konawe Selatan, Agung Septianto Wibowo, menegaskan pentingnya ketelitian petugas dalam pengumpulan data, khususnya terkait pengeluaran rumah tangga yang menjadi salah satu indikator utama dalam penghitungan tingkat kemiskinan.
“Banyak indikator yang dihasilkan dari SUSENAS, salah satunya indikator kemiskinan. Oleh karena itu, bapak dan ibu petugas harus mencatat pengeluaran rumah tangga dengan benar dan sesuai kondisi lapangan,” tegasnya, Senin 12 Januari 2026.
Dikatakan, data SUSENAS juga menjadi basis utama dalam penyusunan Data Tunggal Sosial Nasional (DTSN). Dalam proses tersebut, BPS melakukan perengkingan rumah tangga ke dalam desil 1 hingga 10, di mana desil 1 sampai 4 menjadi kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah yang menjadi sasaran utama program bantuan sosial.
Agung menambahkan, pemutakhiran data DTSN dilakukan melalui tiga jalur, yakni pemutakhiran oleh Kementerian Sosial melalui dinas terkait, pemutakhiran mandiri oleh masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos, serta pemutakhiran yang dilakukan langsung oleh BPS. Oleh karena itu, kesalahan input data sangat berisiko dan dapat berdampak serius.
“Jika terjadi kesalahan penginputan data, konsekuensinya bisa sampai pada pemberhentian pemberian bansos bagi masyarakat, sehingga data yang dikumpulkan harus sesuai kondisi lapangan dan wajib dilakukan pengecekan ulang,” jelasnya.
Melalui pelatihan ini, BPS berharap seluruh petugas memiliki pemahaman yang sama terkait konsep, definisi, dan metodologi survei, sehingga kualitas data yang dihasilkan benar-benar terjaga.
“Kualitas data yang baik akan sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah, khususnya di bidang sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, penyamaan konsep dan definisi menjadi kunci utama,” pungkasnya.
Redaksi
Komentar