IndeksSultra.com, Konawe Kepulauan- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus memperkuat upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui kolaborasi bersama Bank Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan edukasi keuangan yang digelar di Desa Kekea, Kecamatan Wawonii Tenggara, pada 6 Mei 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman dan inklusif, khususnya di wilayah kepulauan.
Kepala OJK Sultra melalui Deputi Kepala OJK Sultra, Indra Natsir Dahlan mengatakan pertumbuhan sektor UMKM di Sultra terus meningkat, namun masih dihadapkan pada tantangan rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab melalui berbagai modus investasi ilegal dan penipuan keuangan digital.
“Meski akses layanan keuangan semakin luas, pemahaman masyarakat terhadap produk dan risiko keuangan masih perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Dikatakan, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025, terdapat kesenjangan sebesar 14,05 persen antara indeks inklusi keuangan yang mencapai 80,51 persen dengan indeks literasi keuangan sebesar 66,46 persen.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan yang bijak, ciri investasi legal dan logis, hingga berbagai modus kejahatan keuangan digital.
OJK juga menekankan pentingnya prinsip 2L, yakni Legal dan Logis, sebelum masyarakat mengambil keputusan investasi maupun pembiayaan.
Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Setda Konawe Kepulauan, Abd. Pattah, menilai edukasi keuangan sangat penting bagi masyarakat pedesaan dan wilayah kepulauan.
“Kami berkomitmen terus bersinergi dengan OJK untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat secara berkelanjutan,” katanya.
Kegiatan tersebut diikuti 112 peserta dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari nelayan, petani, ibu rumah tangga, hingga pelaku UMKM.
Peserta tampak antusias mengikuti sesi diskusi terkait investasi ilegal, akses pembiayaan KUR, SLIK, dan pelindungan konsumen.***
Redaksi
Komentar