IndeksSultra.com, Kendari- Pemerintah Kabupaten Muna Barat kembali menorehkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten tersebut berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut.
Bupati Muna Barat, La Ode Darwinmenegaskan, capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
“Alhamdulillah, Muna Barat kembali mendapatkan opini WTP yang ke-10 kali secara berturut-turut,” ujar Darwin usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara, Kendari.
Menurutnya, opini WTP tidak hanya menjadi prestasi administratif semata, tetapi juga mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik dan sesuai prinsip akuntabilitas.
Darwin mengungkapkan, sejak awal masa kepemimpinannya, pengawasan terhadap pengelolaan fiskal daerah menjadi salah satu fokus utama. Ia bahkan mengaku melakukan kontrol langsung terhadap arus keluar masuk anggaran, khususnya menjelang penutupan tahun anggaran 2025.
“Kami melakukan pengawasan langsung terhadap kondisi keuangan daerah. Alhamdulillah, hingga akhir tahun anggaran, kondisi fiskal tetap stabil dan tidak mengalami defisit,” katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa Pemkab Muna Barat masih memiliki sisa lebih penggunaan anggaran meski dalam jumlah terbatas. Hal itu dinilai menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan cukup sehat di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
Lebih lanjut, Darwin meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar terus meningkatkan disiplin administrasi dan memperkuat manajemen keuangan, terutama dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan.
“Saya selalu mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar menjaga tata kelola keuangan dengan baik. Dokumen pertanggungjawaban harus lengkap dan pelaksanaan kegiatan di lapangan wajib sesuai aturan,” tegasnya.
Ia berharap raihan opini WTP tersebut dapat terus dipertahankan dalam beberapa tahun ke depan sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penggunaan anggaran yang transparan, efektif, dan tepat sasaran.
Komentar