IndeksSultra.com, Kendari- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Buton Utara (Butur) guna meningkatkan konektivitas wilayah dan memperlancar distribusi hasil pertanian serta perikanan yang menjadi sektor unggulan daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, Andi Syahrir, mengatakan Butur menjadi salah satu daerah prioritas pembangunan karena memiliki potensi besar di sektor kelautan dan pertanian yang berperan penting dalam menopang perekonomian masyarakat.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah ruas jalan yang menjadi jalur utama distribusi barang dan hasil produksi masyarakat yang kondisinya belum memadai sehingga membutuhkan penanganan secara bertahap.
“Buton Utara menjadi salah satu perhatian khusus Bapak Gubernur karena merupakan sentra produksi kelautan dan pertanian yang strategis. Infrastruktur jalan sebagai jalur distribusi hasil produksi masyarakat perlu terus ditingkatkan agar aktivitas ekonomi berjalan lebih lancar,” ujar Andi Syahrir.
Ia menjelaskan, sepanjang tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sultra telah melakukan peningkatan infrastruktur pada tiga ruas jalan utama di Buton Utara dengan total panjang sekitar 16 kilometer. Ketiga ruas tersebut meliputi Lambale–Ereke, Simpang Tiga Bubu–Ronta, dan Ronta–Ereke.
Program peningkatan jalan tersebut akan berlanjut pada tahun 2026. Pemprov Sultra telah mengalokasikan pembangunan lanjutan untuk ruas Lambale–Ereke sepanjang lima kilometer yang saat ini memasuki tahap persiapan proses lelang.
“Peningkatan ruas jalan Lambale–Ereke kembali menjadi prioritas tahun ini. Saat ini prosesnya sedang memasuki tahap persiapan lelang sebelum pekerjaan fisik dimulai,” jelasnya.
Selain fokus pada ruas jalan utama, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap kondisi jalan di wilayah Pangkowulu, Kecamatan Kambowa. Salah satu titik yang menjadi perhatian khusus adalah Tanjakan Pengkolulu yang selama ini dikeluhkan masyarakat karena kondisi jalannya yang rusak dan dinilai membahayakan pengguna jalan.
Pemprov Sultra mengaku telah melakukan komunikasi dengan warga setempat terkait persoalan tersebut, termasuk menyikapi aksi pemblokiran jalan yang sempat terjadi sebagai bentuk protes masyarakat.
Sebagai langkah penanganan awal, pemerintah akan melakukan pemeliharaan jalan pada titik yang mengalami kerusakan paling parah dengan panjang sekitar 150 meter. Perbaikan tersebut akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Penanganan awal akan difokuskan pada ruas yang kondisinya paling kritis agar tidak membahayakan pengguna jalan. Perbaikan ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang melintas,” katanya.
Pemerintah Provinsi Sultra berharap pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Buton Utara dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta memperkuat sektor pertanian dan kelautan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Dengan konektivitas yang semakin baik, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi di Buton Utara akan semakin meningkat dan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.***
Redaksi
Komentar