IndeksSultra.com, Kendari- Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2026–2031 resmi dikukuhkan dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Masjid Agung Al Kautsar, Kendari, Selasa 21 Juli 2026.
Momentum tersebut menjadi awal bagi kepengurusan baru untuk memperkuat peran ulama dalam membina kehidupan keagamaan sekaligus menjaga keharmonisan masyarakat.
Pengukuhan dilakukan oleh Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah, Abdul Manan Gani, dan dihadiri Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka (ASR), unsur Forkopimda, tokoh agama, serta para pengurus MUI dari berbagai daerah.
Kepengurusan MUI Sultra masa khidmat 2026–2031 merupakan hasil Musyawarah Daerah (Musda) VII yang diselenggarakan pada Februari 2026. Dalam forum tersebut, KH Muslimin dipercaya sebagai Ketua Umum, didampingi Dr. H. Supriyanto sebagai Sekretaris Umum dan Syamsul Bahtiar Fauzi sebagai Bendahara Umum.
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan. Ia berharap MUI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.
Menurut ASR, keberadaan MUI memiliki peran penting dalam memperkuat persatuan umat serta memberikan pandangan keagamaan terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan umat. Ia menegaskan agar rumah ibadah tidak dijadikan ruang untuk kepentingan politik praktis yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Masjid harus menjadi tempat yang mempersatukan umat, bukan ruang yang memunculkan perbedaan karena kepentingan politik. Persatuan harus selalu kita jaga,” tegasnya.
ASR menilai keberagaman latar belakang organisasi Islam yang tergabung dalam kepengurusan MUI Sultra merupakan kekuatan besar untuk membangun kebersamaan. Menurutnya, seluruh elemen umat perlu mengesampingkan perbedaan pilihan di masa lalu dan fokus membangun Sulawesi Tenggara ke depan.
Selain itu, ia mengajak MUI mengambil peran aktif dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang muncul seiring perkembangan zaman, seperti penyalahgunaan narkoba, penyebaran informasi palsu, degradasi moral generasi muda, hingga munculnya paham-paham yang dapat mengganggu persatuan bangsa.
Sementara itu, Ketua Umum MUI Sultra KH Muslimin menegaskan bahwa ulama memiliki tanggung jawab sebagai pembimbing umat sekaligus mitra pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Ia berharap hubungan yang harmonis antara ulama dan pemerintah terus terjalin melalui komunikasi dan kolaborasi yang baik.
“Tugas kami adalah melayani umat dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Karena itu, sinergi dengan pemerintah harus terus diperkuat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah Abdul Manan Gani mengingatkan bahwa ulama memikul amanah besar sebagai pewaris para nabi. Menurutnya, tanggung jawab tersebut harus diwujudkan melalui penyebaran ilmu, dakwah yang menyejukkan, serta pembinaan umat agar tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang moderat.
Dengan dikukuhkannya kepengurusan baru, MUI Sultra diharapkan semakin optimal menjalankan fungsi keulamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta menjadi mitra pemerintah dalam menjaga kerukunan, stabilitas sosial, dan pembangunan di Sulawesi Tenggara.
Komentar