IndeksSultra.com, Kendari- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengoptimalkan website resmi sebagai sarana penyampaian informasi publik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Meski sejak triwulan pertama 2026 seluruh perangkat daerah telah memiliki website berdomain sultraprov.go.id, pemanfaatannya dinilai masih perlu ditingkatkan. Sejumlah website belum memuat informasi yang memadai atau belum diperbarui secara berkala.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sultra, Andi Syahrir, mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Domain dan Subdomain Perangkat Daerah Lingkup Pemprov Sultra di Kendari, Kamis 8 Oktober 2026.
Menurut Andi, keberadaan website resmi tidak cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi digital. Setiap OPD perlu memastikan platform tersebut aktif dan mampu menyediakan informasi, data sektoral, serta layanan sesuai tugas dan fungsinya.
Ia juga menyoroti masih adanya perangkat daerah yang menggunakan ekstensi domain berbeda dari domain resmi pemerintah daerah.
Padahal, penggunaan domain resmi pemerintah diperlukan untuk menjaga identitas digital, memperkuat keamanan informasi, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan melalui kanal pemerintah.
“Kita ingin memastikan website pemerintah dikelola secara tertib, aman, dan aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan,” kata Andi.
Karena itu, Diskominfo Sultra mendorong seluruh OPD segera membenahi pengelolaan website, mulai dari pembaruan konten hingga pemanfaatan platform sebagai kanal pelayanan publik yang mudah diakses.
Sebelumnya, Rapat Koordinasi dan Evaluasi tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sultra, Pahri Yamsul. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berkualitas.
Menurut Pahri, domain dan subdomain pemerintah bukan sekadar alamat sebuah website, melainkan identitas digital resmi daerah sekaligus pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengakses layanan pemerintahan.
Ia meminta setiap perangkat daerah melakukan inventarisasi website, memastikan kejelasan penanggung jawab pengelolaan, memperbarui informasi secara berkala, serta meningkatkan keamanan dan keandalan layanan digital.
Koordinasi dengan Diskominfo Sultra juga perlu diperkuat agar penataan domain dan pengembangan layanan digital dapat berjalan secara terarah dan terintegrasi.
Pahri menegaskan, pengelolaan domain dan subdomain tidak semestinya dipandang hanya sebagai urusan teknis administrator website. Aspek tersebut merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan digital yang mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Melalui rapat koordinasi dan evaluasi ini, diharapkan terbangun komitmen bersama seluruh perangkat daerah untuk mewujudkan layanan digital Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang semakin tertata, terintegrasi, aman, dan mudah diakses masyarakat,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, peserta juga membahas perubahan indikator evaluasi kinerja pemerintahan digital. Mulai 2026, evaluasi yang sebelumnya dikenal dengan istilah Indeks SPBE berubah menjadi Indeks PemDi atau Pemerintahan Digital.
Perubahan tersebut menitikberatkan penilaian pada dampak transformasi digital bagi masyarakat, bukan semata-mata pada jumlah aplikasi atau inovasi teknologi yang dikembangkan pemerintah.
Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya infrastruktur dan platform digital, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memanfaatkannya untuk menyediakan informasi yang akurat, meningkatkan aksesibilitas layanan, serta menjawab kebutuhan masyarakat.
Optimalisasi website seluruh OPD pun menjadi salah satu pekerjaan yang perlu dituntaskan Pemprov Sultra agar keberadaan kanal digital benar-benar memberikan manfaat bagi publik.***
Redaksi
Komentar