Tak Tercover BPJS, Warga Miskin di Sultra Bisa Manfaatkan Program Sultra Health Service

HEADLINE, SULTRA117 Dilihat

IndeksSultra.com, Kendari– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terus memperkuat akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui program Sultra Health Service. Program pembiayaan kesehatan ini menyasar warga kurang mampu yang membutuhkan penanganan medis, tetapi tidak terakomodasi oleh BPJS Kesehatan maupun skema pembiayaan kesehatan lainnya.

Program yang mulai berjalan sejak 2025 tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Andi Sumangerukka dan Hugua untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan medis, terutama dalam kondisi darurat dan kasus-kasus tertentu yang tidak ditanggung oleh jaminan kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sultra,dr. Andi Edy Surahmat, M.Kes. menjelaskan Sultra Health Service telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 26 Tahun 2025. Pada awal pelaksanaannya, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 juta.

Kepala Dinas Kesehatan Sultra, dr. Andi Edy Surahmat.

“Memasuki 2026, dukungan anggaran untuk program tersebut meningkat menjadi Rp1,5 miliar. Hingga November 2026, realisasi anggaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah mencapai lebih dari Rp800 juta,” jelasnya.

Peningkatan anggaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga kurang mampu yang menghadapi persoalan pembiayaan ketika harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Dijelaskan, program Sultra Health Service tidak diperuntukkan bagi seluruh jenis penyakit, melainkan difokuskan pada kondisi dan kasus tertentu yang tidak memperoleh pembiayaan dari BPJS Kesehatan maupun sumber pembiayaan lainnya.

“Beberapa kasus yang dapat diakomodasi antara lain korban tindak kriminal seperti penikaman dan pengeroyokan, kecelakaan yang tidak ditanggung oleh skema pembiayaan lain, kecelakaan kerja, percobaan bunuh diri, serta penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar (PGOT) yang tidak memiliki identitas kependudukan,” bebernya lagi.

BACA JUGA  Soal Tarif Tenant Eks-MTQ, ASR Minta Perumda Libatkan UMKM

Dalam pelaksanaannya, program ini mengutamakan masyarakat yang berdomisili di Sulawesi Tenggara dan berasal dari keluarga tidak mampu. Karena itu, setiap pengajuan pembiayaan harus melalui proses verifikasi untuk memastikan calon penerima memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Proses pengajuan bantuan relatif sederhana. Masyarakat atau pihak rumah sakit cukup menyiapkan fotokopi KTP, bukti perawatan dari rumah sakit, serta dokumen pendukung lainnya. “Khusus untuk korban tindak kriminal, laporan kepolisian juga menjadi salah satu dokumen pendukung dalam proses verifikasi,” ujarnya.

Pihak rumah sakit dapat terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Sultra ketika menerima pasien yang berpotensi mendapatkan pembiayaan melalui program tersebut. Selanjutnya, dokumen pasien diperiksa untuk memastikan kasus yang diajukan sesuai dengan ketentuan Pergub.

Meski demikian, tidak semua pengajuan otomatis disetujui. Dinas Kesehatan tetap melakukan pemeriksaan terhadap kondisi ekonomi keluarga, status kependudukan, serta jenis kasus dan pembiayaan yang dibutuhkan agar bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi pembiayaan ganda.

Hingga November 2026, program Sultra Health Service telah membantu 42 pasien. Sementara itu, pada tahun pertama pelaksanaan program, yakni 2025, tercatat sebanyak 13 pasien telah menerima bantuan pembiayaan kesehatan.

Untuk memperluas jangkauan pelayanan, Dinas Kesehatan Sultra juga telah menjalin kerja sama dengan sejumlah rumah sakit di kabupaten dan kota.

BACA JUGA  Gubernur Sultra Perkuat Sektor Pertanian, Ratusan Alsintan Digelontorkan ke Petani

“Adapun rumah sakit yang tercatat telah menjalin kerja sama antara lain RSUD Bahteramas, RSUD Kota Kendari, RS PMI, RSUD Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara, RSUD Kota Baubau, RSUD Wakatobi, RSUD Konkep, RSUD Muna Barat, RSUD Buton Utara, dan RS Hermina Kendari,” katanya.

Melalui kerja sama tersebut, rumah sakit dapat berkoordinasi langsung dengan Dinas Kesehatan Sultra apabila menemukan pasien yang memenuhi kriteria penerima bantuan. Mekanisme ini diharapkan mempercepat penanganan pasien sehingga persoalan biaya tidak menjadi penghambat masyarakat dalam memperoleh pelayanan medis.

Edy menegaskan, aspek ketepatan sasaran tetap menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program. Pasalnya, pembiayaan harus benar-benar diberikan kepada warga Sultra yang membutuhkan dan tidak mampu membiayai pengobatannya secara mandiri.

Karena itu, masyarakat yang mengajukan bantuan juga dapat diminta melengkapi surat keterangan tidak mampu, dokumentasi kondisi rumah, serta bukti perawatan untuk memperkuat proses verifikasi.

Dinas Kesehatan Sultra juga terus mendorong sosialisasi program kepada rumah sakit, dinas kesehatan kabupaten/kota, hingga puskesmas. Langkah ini dilakukan agar masyarakat dan tenaga kesehatan mengetahui keberadaan Sultra Health Service serta memahami jenis pelayanan yang dapat dibiayai.

Dengan dukungan anggaran Rp1,5 miliar pada 2026 dan perluasan jaringan kerja sama rumah sakit, Sultra Health Service diharapkan menjadi instrumen perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah daerah pun berupaya memastikan warga yang menghadapi kondisi medis darurat tetap memperoleh penanganan tanpa terkendala keterbatasan ekonomi.(Adv)

Komentar