OJK dan BI Perluas Layanan Penyelesaian Sengketa, Konsumen Sistem Pembayaran Kini Bisa Akses LAPS SJK

EKONOMI, NASIONAL107 Dilihat

IndeksSultra.com, Jakarta- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat perlindungan konsumen sektor keuangan dengan memperluas layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) hingga mencakup industri sistem pembayaran.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya kedua otoritas dalam memberikan kemudahan akses penyelesaian sengketa bagi masyarakat, khususnya konsumen yang menghadapi permasalahan dengan penyelenggara layanan keuangan maupun sistem pembayaran.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama LAPS SJK tentang tata cara kerja sama dan koordinasi penyelesaian sengketa sektor keuangan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Penandatanganan dilakukan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, bersama Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangkaian Kick-Off Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen Tahun 2027 (GEBER PK 2027).

Dicky Kartikoyono mengatakan, perluasan cakupan layanan LAPS SJK diharapkan mampu mempercepat penyelesaian sengketa konsumen sekaligus meminimalkan potensi kerugian masyarakat akibat permasalahan dalam penggunaan layanan keuangan.

Menurutnya, perkembangan inovasi di industri jasa keuangan harus diikuti dengan peningkatan kualitas perlindungan konsumen agar berbagai persoalan dapat ditangani secara cepat dan tepat.

“Kecepatan inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan pelindungan konsumen. Kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem,” tegas Dicky.

Ia menekankan bahwa setiap pengaduan konsumen harus menjadi bahan evaluasi bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produk, pelayanan, serta tata kelola perusahaan.

“Setiap pengaduan harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki produk, proses, perilaku, dan pengawasan,” lanjutnya.

BACA JUGA  OJK Sultra Gencarkan Edukasi Keuangan di Empat Wilayah Buton Raya, Tekan Praktik Keuangan Ilegal

Dicky juga menilai, penguatan perlindungan konsumen tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antara OJK, BI, kementerian dan lembaga terkait, serta seluruh pelaku industri jasa keuangan.

Sinergi tersebut diperlukan untuk membangun sistem perlindungan konsumen yang terintegrasi, mulai dari pencegahan risiko, penanganan pengaduan, hingga penyelesaian sengketa secara adil.

Sementara itu, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa kesepakatan bersama tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat koordinasi kedua otoritas sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Melalui kerja sama ini, OJK dan BI berkomitmen mendukung penyelesaian sengketa konsumen secara lebih menyeluruh, termasuk terhadap layanan sistem pembayaran yang berada dalam pengawasan Bank Indonesia.

LAPS SJK Kini Tangani Sengketa Sistem Pembayaran

Perluasan kewenangan LAPS SJK menjadi salah satu perkembangan penting dalam penguatan perlindungan konsumen sektor keuangan di Indonesia.

LAPS SJK sebelumnya telah memperoleh persetujuan OJK pada 29 Desember 2020 dan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2021.

Lembaga tersebut menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mengedepankan prinsip independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, serta kemudahan akses bagi konsumen.

Selanjutnya, pada 6 Oktober 2026, Bank Indonesia memberikan persetujuan kepada LAPS SJK untuk menangani sengketa antara konsumen dan penyelenggara sistem pembayaran yang berada dalam kewenangan BI.

Dengan perluasan tersebut, masyarakat memiliki alternatif penyelesaian sengketa yang lebih terintegrasi tanpa harus langsung menempuh proses pengadilan.

Kebijakan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberikan pilihan kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga yang memperoleh persetujuan otoritas sektor keuangan atau melalui jalur pengadilan.

BACA JUGA  OJK Sultra Perluas Agenda BIK 2026, Libatkan UMKM hingga Generasi Muda

Konsumen Wajib Mengadu ke Penyedia Layanan Terlebih Dahulu

Meski layanan LAPS SJK telah diperluas, OJK dan BI menegaskan bahwa penyelesaian sengketa tetap harus mengikuti mekanisme dan persyaratan yang berlaku.

Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab menangani pengaduan konsumen melalui mekanisme penyelesaian internal atau Internal Dispute Resolution (IDR).

Apabila pengaduan yang mengandung unsur sengketa tidak mencapai kesepakatan melalui mekanisme internal, konsumen dapat melanjutkan proses penyelesaian melalui LAPS SJK dengan mekanisme External Dispute Resolution (EDR) atau melalui pengadilan.

Namun, sengketa yang diajukan kepada LAPS SJK harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya merupakan sengketa keperdataan dan telah melalui proses pengaduan internal tanpa menghasilkan kesepakatan.

Selain itu, perkara yang diajukan tidak boleh sedang diproses atau telah memperoleh putusan dari pengadilan, arbitrase, maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

OJK dan BI juga menekankan pentingnya kesiapan operasional LAPS SJK dalam memberikan layanan yang mudah diakses, efektif, serta memberikan kepastian bagi konsumen dan pelaku usaha.

Di sisi lain, industri jasa keuangan dan penyelenggara sistem pembayaran diminta terus memperkuat mekanisme penanganan pengaduan agar setiap permasalahan konsumen dapat diselesaikan secara optimal.

Melalui perluasan layanan tersebut, OJK dan BI berharap masyarakat semakin terlindungi dalam memanfaatkan produk keuangan dan sistem pembayaran, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan nasional.***

Redaksi

Komentar