ASR Perkuat Infrastruktur Perikanan, Revitalisasi PPI Sodohoa Dongkrak PAD hingga 235 Persen

HEADLINE, SULTRA84 Dilihat

IndeksSultra.com, Kendari- Pembenahan infrastruktur sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu hasilnya terlihat dari capaian Pelabuhan Perikanan (PPI) Sodohoa yang berhasil melampaui target pendapatan hingga 235 persen pada 2026.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR), penguatan sarana dan prasarana perikanan terus didorong untuk mengoptimalkan potensi daerah sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya nelayan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sultra, Hj. Hikmawaty mengungkapkan realisasi PAD dari sektor kelautan dan perikanan hingga Oktober 2026 mencapai Rp1,249 miliar atau 98,02 persen dari target Rp1,275 miliar.

PPI Sodohoa menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam pencapaian tersebut. Dari target PAD sebesar Rp275 juta sepanjang 2026, pelabuhan perikanan itu telah membukukan pendapatan Rp647,72 juta hingga Oktober atau sekitar 235 persen dari target tahunan.

Menurut Hikmawaty, peningkatan pendapatan tersebut tidak terlepas dari revitalisasi fasilitas PPI Sodohoa yang mendapat dukungan Pemprov Sultra. Sebelum pembenahan dilakukan, pendapatan pelabuhan tersebut hanya berkisar Rp45 juta.

Setelah revitalisasi, penerimaan meningkat signifikan. Bahkan, pada Oktober 2026, capaian pendapatan bulanan PPI Sodohoa mencapai Rp86 juta.

BACA JUGA  BI Sultra Gelar “Night at Library” untuk Dorong Minat Baca Generasi Muda
Kepala DKP Provinsi Sultra, Hj. Hikmawaty, S.Pi., M.Si.,.

“Revitalisasi PPI Sodohoa progresnya sangat luar biasa. Ini menunjukkan revitalisasi berhasil memaksimalkan PPI sebagai salah satu sumber PAD terbesar dari sektor perikanan,” jelas Hikmawaty saat ditemui di ruangannya.

Melihat hasil tersebut, DKP Sultra melanjutkan penguatan fasilitas perikanan melalui sejumlah program pada 2027. Salah satu yang menjadi perhatian adalah rehabilitasi Balai Jasa Dok atau fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal nelayan dengan alokasi anggaran Rp2,5 miliar.

Pembenahan ini diperlukan karena bangunan dan peralatan pendukung jasa docking telah berusia lama. Sementara itu, kebutuhan nelayan terhadap layanan perawatan kapal terus meningkat sehingga menyebabkan antrean pelayanan.

Hikmawaty menjelaskan, jasa docking milik pemerintah memiliki keunggulan dari sisi tarif yang lebih terjangkau dibandingkan layanan swasta. Biaya pemeliharaannya juga telah memiliki standar berdasarkan peraturan gubernur sehingga memberikan kepastian bagi nelayan.

“Kalau kita melakukan perbaikan di sana, harga pemeliharaannya lebih rendah. Jadi, masyarakat lebih terbantu. Biaya pemeliharaan juga sudah diatur melalui peraturan gubernur sehingga ada standar dan memang lebih murah serta kompetitif,” ungkapnya.

Selain rehabilitasi Balai Jasa Dok, Pemprov Sultra juga menyiapkan pembangunan pabrik es di kawasan PPI Sodohoa dengan anggaran Rp4 miliar. Fasilitas ini ditujukan untuk menunjang aktivitas perikanan, terutama menjaga kesegaran dan mutu hasil tangkapan nelayan.

BACA JUGA  Perkuat Sektor Agromaritim, Pemprov Sultra Dorong Potensi Kelautan Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

Program lainnya adalah rehabilitasi Balai Benih Perikanan (BBP) Mata dengan alokasi Rp1,7 miliar. Pembenahan tersebut diarahkan untuk meningkatkan fasilitas pendukung kegiatan perbenihan perikanan.
Dengan demikian, total anggaran yang disiapkan untuk ketiga program pengembangan fasilitas kelautan dan perikanan pada 2027 mencapai Rp8,2 miliar.

Hikmawaty menyampaikan apresiasi atas dukungan Gubernur ASR terhadap pengembangan sarana dan prasarana perikanan, termasuk revitalisasi PPI Sodohoa yang telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.

“Kami memang menggenjot sumber PAD yang terbesar ini dan alhamdulillah Bapak Gubernur merespons sangat positif dengan PPI Sodohoa,” tuturnya.

Melalui pembenahan pelabuhan, peningkatan layanan docking, pembangunan pabrik es, hingga rehabilitasi balai benih, Pemprov Sultra berupaya mengoptimalkan potensi sektor kelautan dan perikanan.

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat penerimaan daerah, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi nelayan melalui fasilitas yang lebih memadai, biaya perawatan kapal yang terjangkau, serta peningkatan kualitas hasil tangkapan.

Komentar