IndeksSultra.com, Kendari- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mengawal proses konsolidasi 12 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bahteramas yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Sultra.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kelembagaan perbankan daerah sesuai arah kebijakan regulator dalam meningkatkan daya saing BPR.
Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, menegaskan bahwa konsolidasi yang dilakukan bukan berarti menghentikan operasional BPR, melainkan menggabungkan beberapa lembaga menjadi satu entitas yang memiliki struktur permodalan lebih kuat dan pengelolaan yang lebih efisien.
Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh hak nasabah tetap terlindungi selama proses berlangsung. OJK juga memastikan setiap tahapan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Yang perlu dipahami masyarakat, ini bukan penutupan BPR. Hak nasabah tetap terlindungi sepenuhnya dan seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan regulator,” kata Bismi.
Ia menjelaskan, setelah proses peleburan selesai, BPR hasil konsolidasi diproyeksikan memiliki modal inti sekitar Rp65 miliar. Penguatan permodalan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pembiayaan, terutama bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi fokus layanan BPR.
Selain memperbesar modal inti, konsolidasi juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas cakupan layanan kepada masyarakat, serta memperkuat tata kelola perusahaan agar lebih siap menghadapi dinamika industri jasa keuangan.
Saat ini, proses harmonisasi regulasi di tingkat daerah, termasuk pengalihan kepemilikan saham desa, masih terus berjalan sebagai bagian dari tahapan konsolidasi. OJK menargetkan seluruh proses dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan regulator.
Bismi menilai keberadaan BPR memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena menjadi salah satu lembaga keuangan yang paling dekat dengan masyarakat, khususnya pelaku UMKM di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara.
Ia berharap, melalui penguatan kelembagaan tersebut, BPR dapat meningkatkan kapasitas dalam menyalurkan pembiayaan produktif sekaligus memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.
OJK Sulawesi Tenggara memastikan akan terus melakukan pengawasan dan pendampingan selama proses konsolidasi berlangsung agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta tetap mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan nasabah.***
Redaksi
Komentar