IndeksSultra.com, Kendari- Anggota Komisi IV DPR RI daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra), Jaelani mendorong agar penyaluran bantuan pangan di Kota Kendari tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga diikuti program yang mampu memperkuat kemandirian ekonomi warga.
Hal tersebut disampaikan Jaelani saat menghadiri penyaluran Bantuan Pangan Alokasi Juli-September 2026 di Kota Kendari, Kamis 10 September 2026.
Jaelani menilai bantuan pangan merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat. Namun, menurut dia, bantuan tersebut seharusnya menjadi stimulus yang kemudian diikuti dengan berbagai program pemberdayaan agar masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kuat.
“Yang namanya bantuan pangan ini adalah bentuk kehadiran negara itu satu, ya. Tetapi ini sebetulnya stimulan. Yang paling penting adalah menstimulasi bantuan-bantuan yang lain biar masyarakat bisa lebih secara ekonomi,” ujar Jaelani.
Ia menilai penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong masyarakat lebih mandiri secara ekonomi.
“Misalnya penguatan UMKM maupun penguatan sektor-sektor yang lain dalam aktivitas bermasyarakat ini,” katanya.
Di tengah upaya memperkuat pemberdayaan ekonomi, Jaelani juga menyoroti persoalan pendataan penerima bantuan pangan di Kota Kendari.
Berdasarkan informasi dari Dinas Sosial, terdapat sekitar 32.000 masyarakat yang masuk dalam sasaran penerima bantuan. Namun, baru sekitar 27.000 orang yang tercatat sebagai penerima.
“Hanya ada beberapa problem tadi yang ditanyakan oleh warga karena soal pendataan. Saya akan menyuarakan ini, mendorong biar alokasi pendataan khususnya di Kota Kendari yang menurut dinas sosial tadi ada kurang lebih 32.000 tapi yang menerima itu baru sekitaran 27.000,” jelasnya.
Menurut Jaelani, akurasi data menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Karena itu, ia mendorong adanya pendampingan dan koordinasi untuk memperbaiki pendataan penerima bantuan di Kota Kendari.
“Mudah-mudahan dengan pendampingan kita ke depan alokasi bantuan pangan ini bisa lebih by data, terus yang kemudian tepat sasaran dan tentu bermanfaat,” ujarnya.
Adapun bantuan yang disalurkan merupakan program pemerintah untuk periode Juli hingga September 2026. Jaelani berharap program tersebut dapat kembali dialokasikan pada November dan Desember mendatang.
“Ini adalah program pemerintah yang teralokasi untuk bulan Juli sampai September. Mudah-mudahan untuk alokasi selanjutnya di November Desember itu bisa teralokasi kembali,” katanya.
Jaelani berharap pembenahan data penerima berjalan beriringan dengan penguatan program pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, bantuan pangan tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.***
Redaksi
Komentar